Flash

Jumat, 04 Mei 2012

Dukung Langkah Kejaksaan Agung


PROSES hukum atas dugaan penyimpangan pembangunan proyek induk Bandara Internasional Lombok (BIL) sedang berjalan. Universitas Mataram (Unram) adalah salah satu lembaga selain BPK yang diharap menjadi penentu, sebagai pembuka tabir dugaan penyimpangan pada gedung senilai Rp 900 miliar itu. 
Tapi miskomunikasi itu sempat  muncul ketika tenaga ahli yang dibutuhkan oleh tim Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak bisa terpenuhi. Made Mahendra dan Muji Wahyudi yang dimintai keterangan sebagai ahli, ogah lantaran klausul pemanggilan sebagai saksi fakta itu.
Tapi semua persoalan itu sudah dianggap selesai oleh Rektor Unram, Prof .H. Sunarpi, PhD, karena pada dasarnya pihaknya sangat mendukung Kejagung dalam proses hukum itu. ‘’Karena memang dari awal kami dilibatkan oleh Kejagung untuk memeriksa fisik BIL itu,’’ kata Rektor, yang mengingat surat pertama Kejagung yang diterimanya Februari 2011 lalu.
Saat itu surat tersebut langsung diresponnya dengan meneruskan disposisi ke Fakultas Teknik. Maka ditunjuklah Made Mahendra dan Muji Wahyudi, dua tim ahli yang memang selama ini ilmunya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan kasus berkaitan dengan konstruksi bangunan milik pemerintah.
‘’Bagi kami, ini adalah hal bermanfaat. Memberi kontribusi bagi proses yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan,” terangnya. Sampai kapanpun, rektor mengaku akan tetap siap jika tenaga personel di lembaganya diminta dalam rangkaian penyelidikan maupun penyidikan dalam kasus apapun. Apalagi sudah ada kesepakatan bersama yang sudah dibangun dengan Kepolisian maupun Kejaksaan.

Rubah Opini


KETUA DPRD NTB, Drs. H.L. Sujirman berharap, pejabat baru eselon II, III dan IV hasil mutasi yang dilakukan Pemprov NTB, Jumat (4/5) siang hingga sore kemarin harus dapat berbuat lebih baik lagi bagi daerah. Hal pokok yang ditekankan adalah pejabat baru yang dilantik harus mampu mengubah opini keuangan Pemprov NTB pada tahun 2010.
lalu yang mendapat opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Setidaknya, dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang akan datang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan kalau bisa mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP).
‘’Harapan kita tentu lebih-lebih dengan penekanan gubernur yang berkaitan dengan pembacaan fakta integritas itu bagian integral dalam rangka mendorong kondisi NTB lebih baik lagi. Satu contohnya tidak lagi disclaimer sehingga bisa menuju WTP. Bergeser dari disclaimer ke WDP syukur-syukur bisa WTP,’’kata Sujirman yang ditemui usai pelaksanaan mutasi yang berlangsung di Gedung Graha Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur NTB, Jumat (4/5) sore kemarin.
Menurutnya, mutasi adalah kegiatan atau kejadian rutin yang dilakukan oleh setiap organisasi. Mutasi, katanya merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu organisasi yang identik dengan penyegaran-penyegaran. Seorang pemimpin, katanya mutlak memerlukan penyegaran organisasi dengan melakukan penggantian-penggantian posisi-posisi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai visi misi pemerintahan.
Ketika ditanya tidak ada pengaruh hasil  evaluasi yang dilakukan pemprov terhadap beberapa SKPD yang mendapat rapor merah beberapa waktu lalu,  dikaitkan dengan mutasi yang digelar pada hari ini. Sujirman menangkap apa yang dilakukan pemprov saat ini sebagai sebuah niat untuk melakukan evaluasi terhadap jajarannya supaya bekerja lebih baik.
Seperti diketahui, dalam mutasi yang dilakukan sore kemarin, tidak terlihat kejutan yang berarti. Dari beberapa instansi teknis yang sebelumnya diprediksi akan terjadi penggantian ternyata tidak. 

Subsidi BBM Membengkak Hingga Rp 234,2 Triliun


Jakarta, SUMBAWA POST, -
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat membengkak hingga Rp 234,2 triliun, jika harga ICP minyak bertahan pada kisaran 119 dolar AS per barel dan konsumsi mencapai 42 juta kiloliter.
"Dengan harga ICP 119 dolar AS per barel dan volume meningkat hingga 42 juta kiloliter, maka subsidi BBM yang ditetapkan Rp 137,5 triliun akan menjadi Rp 234,2 triliun," ujarnya dalam pemaparan di Jakarta, Jumat kemarin. Menurut Hatta, subsidi listrik juga akan meningkat, dari yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar Rp 65 triliun, menjadi Rp 75 triliun.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah memutuskan untuk melakukan lima program pengendalian BBM bersubsidi agar defisit anggaran tetap terjaga pada kisaran 2,23 persen. Kebijakan tersebut harus dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian antara asumsi yang membentuk postur APBN-Perubahan dengan situasi yang terjadi saat ini, terutama dengan adanya pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter.
"Postur didesain dengan skenario ada kenaikan Rp 1.500 per liter, sehingga semua belanja, pendapatan dan pengeluaran dikaitkan dengan ini. Dalam pelaksanaannya, ternyata kita tidak menaikkan harga jual BBM. Oleh sebab itu harus ada sejumlah langkah yang dilakukan," ujar Hatta.
Hatta menjelaskan, program pengendalian tersebut adalah pemerintah melakukan program konversi Bahan Bakar Gas (BBG) karena kebijakan strategis ini akan bermanfaat dalam jangka panjang. "Indonesia masa depannya ada di gas. Ada atau tidak ada kenaikan harga minyak dunia, maka strategi mendorong konversi kepada penggunaan gas harus dipercepat," ujarnya.
Kemudian, lanjut Hatta, seluruh kendaraan berpelat merah yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD diharapkan mulai menggunakan pertamax dan tidak diperkenankan menggunakan premium serta solar bersubsidi.
"Di daerah yang belum memiliki pertamax dilakukan secara bertahap. Ini gerakan penghematan dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan upaya penghematan dengan tidak menggunakan energi subsidi," katanya.
Selain itu, Hatta menambahkan seluruh perusahaan pertambangan dan perkebunan yang terbukti menggunakan BBM bersubsidi, tidak boleh lagi menggunakan premium dan solar bersubsidi. "Mereka perusahaan komersil, maka kita melakukan pelarangan tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi. Disini BPH migas dan pemerintah daerah harus bekerjasama untuk melakukan pengaturan dan pengawasan," ujarnya.
Menurut Hatta, di masa mendatang PT. PLN juga tidak diizinkan untuk membangun pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan wajib menggunakan bahan bakar berbasis batubara atau hydro power. "PT PLN dilarang membangun pembangkit bahan bakar minyak, agar tidak menambah beban kuota dan didorong untuk menggunakan bahan bakar dari daerah seperti hydro power maupun micro hydro serta mengembangkan geothermal," katanya.
Terakhir, lanjut Hatta, semua kantor pemerintah dan BUMN diharapkan melakukan gerakan penghematan terukur terkait penggunaan listrik dan air dibawah pengawasan inspektorat kementerian terkait.
"Kita dulu pernah berhasil melakukan ini pada 2008 dengan penggunaan listrik dan BBM dilaporkan mengehmat hingga 20 persen," katanya. Hatta memastikan kebijakan tersebut harus dijalankan secara konsisten karena pemerintah tidak berpikir untuk menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.
"Kita harus berpikir bahwa sampai akhir tahun tidak ada kenaikan harga BBM. Karena kita tidak tahu pasal 7 ayat 6a itu kapan akan terpenuhi. Makanya kita asumsikan fiskal kita harus tetap selamat," katanya.
Namun, Hatta mengatakan pemerintah tidak memilih opsi untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi berdasarkan kapasitas mesin karena itu bukan kebijakan yang memadai dalam jangka panjang.
"Data menunjukkan kendaraan 1500 cc ke atas sebagian sudah memakai pertamax. Oleh karena itu bukan opsi yang baik untuk bangsa kita ke depan. Lagipula pola pembatasan tidak sukses karena banyak negara yang gagal dalam implementasinya," katanya.

Jokowi Enggan Berburuk Sangka


Solo, SUMBAWA POST, -
Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat menyatakan bahwa dia tidak ingin berprasangka buruk mengenai latar belakang atau penyebab bentrok antara dua kelompok warga di Kota Solo.
Menurut dia, bentrokan warga di Gandekan, Kecamatan Jebres, Solo, itu murni terjadi karena salah paham dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan adanya pihak yang ingin menjelekkan citranya. "Kejadian ini murni karena kesalahpahaman antar mereka," katanya di Solo.
Dia juga yakin kejadian itu tidak mempengaruhi citranya atau rencananya untuk mencalonkan diri menjadi gubernur dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta bulan Juli mendatang. Jokowi meminta masyarakat Solo tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu atau provokasi yang berpotensi menimbulkan kekacauan.
Sebelum bentrok susulan, pada Jumat siang Jokowi berjalan kaki keliling Kelurahan Gandekan untuk menenangkan warganya. Jokowi berupaya merangkul para tokoh masyarakat dua kelompok yang berseteru untuk mengendalikan emosi dan mau bicara bersama menyelesaikan dengan damai. "Soal tindak pidana, biar Polri yang menangani," katanya.
Sementara itu, kepolisian masih menyelidiki motif bentrokan antara dua kelompok massa tersebut. "Kami masih mendalami hal itu dengan memeriksa sejumlah saksi dan belum ada yang diamankan ataupun ditetapkan sebagai tersangka dalam bentrokan tersebut," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Djihartono di Semarang, Jumat kemarin.
Ia mengatakan, Kapolda Jateng Irjen Didiek Sutomo Triwidodo telah meminta Polresta Surakarta setempat untuk cepat menangani dan menyelesaikan kasus bentrokan dua kelompok massa di Solo tersebut sampai tuntas sehingga tidak sampai meluas karena permasalahan ini dinilai rawan berkembang.
Menurut dia, kasus bentrokan di Solo harus diselesaikan secara tuntas, bila menempuh jalur hukum maka syarat formal dan material harus terpenuhi sehingga bisa diajukan ke pengadilan, sedangkan jika menempuh jalan kekeluargaan maka harus ada bukti kesepakatan hitam di atas putih antarpihak yang terlibat bentrokan. "Kepolisian akan melakukan mediasi agar bentrokan ini tidak berkepanjangan dan cepat selesai," ujarnya.
Seperti diwartakan, bentrokan dua kelompok massa terjadi di Jalan RE Martadinata Kampung Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/5) pada 14.00 WIB dan pukul 16.30 WIB. Satu kelompok dari organisasi masyarakat (ormas) di Solo, membalas menyerbu kelompok seterunya di Kampung Sewu dengan membawa senjata tajam dan melemparkan benda menyerupai bom yang meledak di sudut gang di Jalan RE Martadinata.
Bentrokan dua kelompok massa kembali terjadi di lokasi yang sama pada Jumat (4/5) sekitar pukul 14.30 WIB dan menyebabkan dua korban yakni Ngadiman (60) dan Haris menderita luka terkena sabetan pedang.
Bentrokan pada hari ini bermula ketika ribuan orang dari ormas mendatangi daerah Kampung Sewu dan Gandekan dengan berjalan kaki sambil mereka membawa senjata tajam, batang besi, ketapel dan tongkat pemukul. Sejumlah orang dari kelompok ormas tersebut yang bersenjata tajam itu, masuk di Gang Bangunharjo RT 1 RW 9, Gandekan dan langsung membacok kedua korban.

Ines, Siap Harumkan Indonesia


MISS Indonesia 2012, Ines Putri Tjiptadi Chandra, menyatakan siap mengharumkan nama bangsa dalam ajang pemilihan ratu sejagad, "Miss World", bulan Juli mendatang di Mongolia Dalam, Cina.
"Saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat," kata Ines usai memberikan bantuan kepada orang tua bayi kembar siam asal Kabupaten Buleleng di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, Jumat kemarin. Ines juga akan mendukung pelaksanaan kontes kecantikan tingkat dunia yang tahun depan rencananya diselenggarakan di Bali.
"Pada ajang 'Miss World' 2013 di Bali, saya tidak akan menjadi pesertanya namun tentu akan tetap membantu mengkampanyekan guna menyukseskan kegiataan bertaraf internasional tersebut," kata dia. 

75 Grup Musik Perebutkan Tiket Final ke Bali


Mataram, SUMBAWA POST, -
Sebanyak 75 grup musik mengikuti festival Kompak (Kompetisi Musik  Paling Aksi dan Kreatif) bertema Akustik Kreatif (non-electric) di Taman Budaya dari Jum’at (4/5) sampai dengan Minggu (6/5) 2012.  Ke-75 grup musik ini memperebutkan 3 tiket sebagai semi finalis yang akan dikirim ke Bali pada Juli mendatang untuk bersaing dengan grup musik lainnya yang telah dipilih di 5 wilayah di Bali yaitu Negara, Denpasar, Gianyar, Tabanan, dan Singaraja.
“Dan juara 1, 2, dan 3 di wilayah Bali akan mengikuti grand final di Jakarta dan dipertemukan dengan peserta dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” terang General Affairs Pilar Communication Cahyo yang bertindak sebagai penyelenggara kepada Suara NTB, Jum’at (4/5).
Festival Kompak ini baru pertama kali menggelar audisi di Lombok. Dipilihnya Lombok karena melihat potensi generasi mudanya dan banyaknya grup musik potensial di daerah ini. “Disamping itu letaknya juga yang berdekatan dengan Bali,” ujarnya.
Cahyo menuturkan ini adalah kali kelima Kompak diselenggarakan. Tetapi selama 4 tahun penyelenggaraan baru di 4 wilayah saja. “Bali dan NTB adalah wilayah kelima,” ujarnya. Salah satu alumni Kompak yang telah sukses adalah Klanthing yang juga mulai terkenal setelah mengikuti ajang Indonesia Mencari Bakat.
Festival Kompak ini merupakan event yang diadakan setiap tahun oleh perusahaan semen ternama Gresik. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang didanai oleh dana CSR perusahaan tersebut. Festival ini lanjut Cahyo tidak dikenakan biaya apapun bagi para peserta. Bahkan peserta yang akan dikirim ke Bali nantinya seluruh biayanya akan ditanggung oleh perusahaan semen tersebut.
“Disana nantinya mereka akan dipertemukan dengan artis-artis ternama dan juga akan ada workshop musik dari para musisi,” ujarnya.
Dipilihnya tema akustik salah satunya untuk menilai kreatifitas peserta dimana mereka dituntut untuk membawakan musik yang asyik dengan alat-alat yang mereka bawa. “Penilaian tertinggi dari festival ini adalah kreatifitas,” cetusnya. Terlihat juga para peserta membawa berbagai jenis alat musik baik itu tradisional maupun alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi-bunyian unik seperti galon air mineral. “Peserta bisa membawa alat dari jenis apa saja asalkan mereka bisa menyelaraskan nada,” ujarnya. Juri dalam festival ini pun berasal dari Institut Seni Indonesia Solo dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
Selain itu tujuan diselenggarakannya festival ini saban tahun untuk mengarahkan generasi muda ke hal-hal positif dan menghindarakan mereka dari hal-hal negatif. Disamping itu untuk mencari bakat-bakat kreatif.
Sebanyak 75 peserta akan diaudisi selama 2 hari yaitu Jum’at dan Sabtu. Dan setiap hari tersebut dipilih 10 peserta terbaik yang akan maju ke babak final pada Minggu (6/5). Dalam babak final akan dipilih 3 grup terbaik. Juara I akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 6,5 juta, Juara II Rp 5 juta, Juara III Rp 4 juta, dan Juara Favorit Rp 3 juta.

Daud Yordan Optimis Kalahkan Lorenzo

Singapura, SUMBAWA POST,
Petinju juara kelas bulu IBO Asia Pasifik Daud Yordan optimistis bisa menumbangkan petinju Filipina Lorenzo Villanueva pada perebutan gelar juara dunia IBO di Marina Bay Sands Resort Singapura, Sabtu (5/5) ini.

"Saya merasa optimitis bisa menang dari Lorenzo bahkan saya sendiri menargetkan menang KO," kata Daud Yordan usai acara timbang badan di Marina Bay Sands Resort Singapura, Jumat (4/5) kemarin.

Petinju dari Sasana Kayong Utara tersebut mengatakan akan mengandalkan strategi yang sudah diberikan pelatih setelah melihat empat pertarungan Lorenzo untuk memenangkan pertarungan.

Ia mengatakan, pada tiga hingga empat menit pertama dia akan menjaga jarak pertarungan karena karakter dari Lorenzo yang merupakan petinju kidal akan tampil agresif pada saat itu.

"Saya akan lebih menjauh dari dia pada tiga hingga empat ronde awal karena memang petinju Filipina itu hebat pada saat itu tetapi berikutnya sudah mulai melemah karena tidak bisa memukul KO pada ronde awal," katanya.

"Saya meminta dukungan dan doa masyarakat Indonesia agar bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi juara dunia," kata petinju yang telah 28 kali menang dan dua kali kalah itu.

Namun Lorenzo yang berat badannya 56,9 kilogram juga tidak mau kalah dari Daud Yordan yang beratnya 57 kilogram. "Saya juga merasa optimistis 110 persen bisa mengalahkan Yordan," kata Lorenzo. 

Dua Pembalap Sepeda NTB Uji Kemampuan di Bima


Mataram, SUMBAWA POST -
Dua atlet balap sepada  PON NTB, Hadi Wiranata dan  I Gusti Bagus Saputra dijadwalkan tampil di Kejuaraan Sepeda BMX Open Seri -2 di Gunung Dua Kota Bima, 5-6 Mei  ini. Sebelum pemberangkatan kedua pembalap andalan NTB itu sudah melakukan persiapan  termasuk fisik agar bisa bersaing dengan pembalap terbaik tuan rumah.
Menurut Pelatih BMX PON, Junaidi  dan Ilyas SP, keberangkatan  kedua atlet  tersebut sudah mendapat rekomendasi dari  Ikatan Sport Sepada  Indonesia (ISSI) NTB. “Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang untuk mengevaluasi  kemampuan atlet dalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau September  mendatang,” terangnya pada Suara NTB di Mataram, Jumat (4/5) kemarin
Hadi Wiranata merupakan atlet yang  meraih peringkat delapan besar pada Pra-PON yang berlangsung di Jawa Timur (Jatim) baru-baru ini, sementara  I Gusti Bagus Saputra meraih peringkat lima besar  pada event yang sama. Kedua pembalap itu kabarnya akan melaksanakan Pelatda di Mataram usai kejuaraan balap sepeda di Kota Bima. Program latihan mereka sudah dipersiapkan pelatih ISSI NTB, M. Ilyas SP.
Selain kedua pembalap andalan tersebut, pelatih balap sepada BMX, Junaidi juga akan tampil di kejuaraan yang diikuti sedikit 500 peserta se-NTB tersebut. Penampilannya, untuk meramaikan saja, pasalnya selain berlakon sebagai pelatih, dia merupakan mantan atlet balap sepeda BMX NTB.
Menurut Edet,  kejuraan sepeda BMX Cross yang berlangsung di Kota Bima  akan berlangsung sebanyak 4 putaran. Pada putaran pertama  27-30 April lalu, I Gusti Bagus  Saputra berhasil meraih peringkat pertama di kelas campuran, bebas dan pemula. Demikian halnya Hadi Wirana juara di kelas campuran dan bebas.
Pada putaran kedua yang berlangsung di tempat yang sama, 5-6 Mei ini,  kedua pembalap BMX terbaik NTB itu akan mengikuti kelas yang sama. Mereka  mematok target pertahankan prestasi yang sudah diraih pada seri pertama bulan April lalu. 

Kasus Kematian TKI Lotim KBRI Dilaporkan ke Ombudsman RI


Mataram, SUMBAWA POST, -
Keprihatinan dan upaya advokasi terhadap tewasnya tiga TKI asal Lombok Timur (Lotim) nampaknya terus berlanjut. Tidak hanya ke Komnas HAM, tim pembela keluarga korban juga melaporkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ke Ombudsman RI atas dugaan ketidakberesan saat pemulangan jenazah. Laporan sama juga dialamatkan kepada Mabes Polri soal hasil autopsi  yang diduga masih membuat keberatan keluarga.
Informasi itu disampaikan Muhammad Saleh dari Koslata melalui sambungan telepon, Jumat (4/5) sore kemarin. Soleh bersama keluarga korban, didampingi Komnas HAM, Migran Care dan Kontras melapor ke Ombudsman RI  atas dugaan ketidakberesan pada proses yang dilakukan kedua lembaga tersebut, karena tidak mewakili harapan keluarga korban dan masyarakat umumnya. “Laporan sudah kami sampaikan,” kata Soleh.
Terkait materi laporan untuk KBRI, menyusul surat yang ditemukan. Isinya pihak KBRI tidak melakukan kroscek terhadap jenazah dan menerimanya begitu saja, kemudian menyerahkan ke keluarga korban begitu saja. Biaya pemulangan pun ditanggung pihak keluarga. “Dalam surat itu KBRI menyatakan tidak bertanggungjawab jika ada sesuatu dan lain hal menyangkut penyebab kematian tiga TKI itu,” kata Soleh, membacakan substansi surat KBRI itu. pihak KBRI akan dilaporkan sebagai lembaga yang tidak bisa memberikan jaminan pelayanan sebaik – baiknya pada proses pemulangan jenazah tiga TKI,  almarhum Abdul Kadir Jaelani, Herman dan Mad Nor. “Termasuk upaya protes kepada pihak Malaysia, itu samasekali tidak dilakukan,” tegasnya.
Terkait laporan yang dilontarkan kepada Mabes Polri, masih terkait dengan hasil autopsi yang dianggap tidak wajar.
  
Empat lembaga advokasi bergabung untuk berangkat ke Malaysia pekan depan. Misi mereka untuk investigasi kasus kematian tiga TKI asal Lombok Timur yang dinilai tidak wajar.  Seharusnya – sesuai harapan keluarga – hasil autopsi disampaikan lebih awal kepada keluarga, bukan kepada publik. Karena menurutnya, pihak keluarga lah yang menuntut sehingga autopsi itu bisa dilakukan. “Dan sampai hari ini, hasil autopsi itu belum diberikan kepada keluarga. Inilah yang kami laporkan sebagai bentuk ketidaktransparannya kepolisian,” tegas Soleh.
Dua hal yang menjadi materi laporan itu disebutnya sebagai mal administasi dan memberi peluang munculnya persepsi negatif masyarakat. Dicontohkannya, untuk hasil autopsi yang tidak disampaikan kepada keluarga, menimbulkan kecurigaan bahwa organ tubuh tiga korban memang sudah hilang dan hasil autopsi diragukan. Kedua, mengenai pelayanan diberikan KBRI jauh dari sifat sebuah organ negara yang harusnya melindungi masyarakatnya dari perbuatan brutal kepolisian Malaysia.
Setelah selesai melakukan rangkaian laporan ke Komnas HAM dan Ombudsman, Soleh bersama tiga keluarga korban, H. Ma’sum, M. Tohri dan Nurmawi akan bertolak ke Mataram malam ini juga, sambil menunggu perkembangan respon dari laporan yang sudah disampaikan.

Lagi- Lagi, Tiga TKI Lombok Timur Dilaporkan Tewas di Malaysia


Selong, SUMBAWA POST, -
Belum selesai upaya hukum yang dilakukan pihak keluarga terhadap tiga TKI asal Pringgasela yang tewas ditembak, kabar tewasnya tiga TKI lagi datang dari Malaysia. Dua orang sudah dipulangkan Kamis (3/5) lalu dan setelah salat Jumat (4/5) kemarin dimakamkan.
Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (STT) H. Sirman kepadaSuara NTB di Selong, Jumat kemarin, ketiga TKI malang tersebut adalah Muhammad Saleh, warga Desa Semaya Kecamatan Sikur. Kedua adalah Sapril (34) warga Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur dan Indra (36) warga Jurit Kecamatan Pringgasela.
Penyebab tewasnya ketiga TKI ini beragam. Tidak seperti kasus tiga orang TKI asal Pringgasela, Abdul Kadir Jaelani, Herman dan Mad Noor yang tertembak mati dan organ tubuh diduga dijual. Muhammad Saleh dilaporkan meninggal dunia karena bunuh diri.
Salah seorang rekannya melihat aksi nekat Saleh ini dilakukan di kamar mandi. Sementara Indra TKI asal Jurit meninggal karena kecelakaan lalu lintas (lantas) di Johor Malaysia Barat. Kedua TKI tersebut sudah sampai di rumah dan dikebumikan. Keduanya sudah tidak ada masalah seperti dugaan-dugaan seperti kasus ketiga TKI sebelumnya. Khusus Muhammad Saleh sebelum dimakamkan sempat dilihat pihak keluarga.
Sementara, Sapril TKI asal Gelanggang Sakti itu dikabarkan tewas di wilayah Ipoh, Perak Malaysia  Senin 29 april lalu akibat diamuk massa. “Untuk kasus Sapril ini belum kita tahu betul informasinya, kita masih berkoordinasi dengan BP3TKI Mataram,” ucapnya. Rencana pemulangan Sapril sudah dijadwalkan. Namun belum dipastikan harinya.
Administasi pemulangan kata Sirman tidak ditemukan ada masalah secara teknis. Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PJTKIS) pun sudah pada turun tangan. Hak-hak terhadap yang lain. Terhadap kasus Sapril diharapkan Kadis STT ini bisa secepatnya dipulangkan. “Kita sudah berkoordinasi dengan BP3TKI di Mataram,” ucapnya.
Pemulangan TKI yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa ini menambah rekam jejak kasus TKI yang meninggal di negeri Jiran Malaysia. Catatan Dinas STT Lotim, selama tahun 2012 ini saja sudah tercatat tujuh orang TKI yang pulang. “Yang kenceng kan bulan-bulan ini ini berturut-turut,” demikian Sirman. 

Proyek Perpipaan di Dompu Diduga Bermasalah


Dompu, SUMBAWA POST -
Proyek perpipaan untuk pengolahan air bersih untuk Dompu wilayah barat dari program BWS tahun 2011 diduga bermasalah secara teknis, karena lebih tinggi perpipaan hilir (lahan Pramuka) dari hulunya (Kamudi Rababaka). Air yang dialirkan pun tidak sampai ke bak penampungan pertama di lahan Pramuka. Belum sampainya air ke penampungan diakui karena belum dibangunkannya bak penampung air di sumber mata air yang baru direncanakan pengerjaannya 2012.
Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Dompu, Dedi Awaluddin, ST kepada Suara NTB, Jumat (4/5) kemarin membantah ada masalah dalam proses pembangunan perpipaan dari program BWS tahun 2011. Karena elevasi tanah  tidak ada masalah dari hasil ukur yang dilakukan tim. Namun pada sumber mata air direncanakan akan dibangun penangkap air sehingga tekanan air menjadi lebih besar. “Bangunan penangkap air ini baru akan dibangun tahun 2012 di Kamudi Rababaka dan menjadi kewajiban kabupaten,” katanya.
Selain itu, pembangunan reservoar (penampung air) direncanakan dengan kapasitas 100 liter, tapi yang baru dibangun di area lahan Pramuka dengan kapasitas 50 liter. Kurangnya kapasitas reservoar ini juga menjadi penyebab dan tahun 2012 juga akan dibangun bersama instalasi pengolahan air (IPA) di lokasi yang sama, sehingga pemerintah juga tengah mengupayakan pembebasan lahannya. “Untuk perpipaannya tidak ada masalah, apalagi pipa yang digunakan menggunakan pipa HDPE. Pipa ini beda dengan jenis pipa PVC yang bila disambung akan kelihatan sambungannya dan dikhawatirkan bocornya. Kalau pipa HDPE bila disambung akan membentuk seperti selang dan tidak kelihatan sambungannya,” ungkapnya.
Dedi juga menjelaskan, pada 2012 ini akan dilanjutkan perpipaan yang dikerjakan tahun 2011 mulai dari Buncu menuju Bara beserta reservoar untuk penampung air 2 di sekitar Nowa dari program BWS. Selain itu, dari program PK Pam juga ada pengerjaan pipa dan IPA serta reservoar di lahan Pramuka. Perpipaan dari program PK Pam ini jalurnya dari IPA menuju Bali Bunga dan Wawonduru serta jalur Rasanggaro. “Pengerjaan IPA bersama jaringan perpipaan ini akan rampung 2012, sehingga diperkirakan awal  2013 air akan bisa dinikmati,” jelasnya.
Sistem perpipaan ini direncanakan akan saling terkoneksi antara jaringan perpipaan PDAM Dompu yang ada. Baik bersumber dari Rababaka, Saneo, maupun Karamabura. Dengan terkoneksinya jaringan perpipaan ini, debit air untuk dialirkan ke konsumen akan saling menopang. “Dengan tiga sumber air ini diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan air di wilayah Kecamatan Dompu, Woja dan sebagian Pajo hingga Desa Ranggo,” katanya.
Bagian dari program air bersih ini, juga dengan mengalihkan pengambilan sumber mata air untuk jalur Karamabura (sumber mata air untuk wilayah perkotaan). Karena selama ini, sumber mata airnya mengambil di jalur irigasi, sehingga sering berebut air dengan petani. Untuk sumber mata air ini akan diambil di Sungai Monggo Lenggo.

Anggota DPRD KSB Mulai Kembalikan Dana ke Kas Daerah


Taliwang, SUMBAWA POST, -
Perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dipenuhi para anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Informasi yang didapatkan media ini, beberapa anggota yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tahun 2010 silam yang sempat dilaporkan terindikasi gratifikasi itu, sudah mulai mengembalikan dana hasil pembiyaan ganda yang disebutkan KPK.
“Memang sudah ada yang mengembalikannya dan nilainya sesuai dengan yang diperintahkan KPK dalam suratnya itu,” terang Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD KSB Drs. Hamzah kepada media ini, Jum’at (4/5) kemarin.
Anggota yang telah mengembalikan dana senilai Rp 4.408.400 itu adalah Abdul Hadi Al Habsyi. Menurut Sekwan, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengembalikan melalui sekretariat dan langsung disetorkan ke rekening kas daerah di Bank NTB.
“Saya sebagai Sekwan juga sudah melakukan pengembalian karena memang, saya dalam kapasitas jabatan saya diperintahkan mengembalikan dana yang sama. Tapi nilainya tidak sebesar para anggota,” terangnya.
Rencananya pengembalian dana ke kas daerah oleh para anggota DPRD KSB itu akan dilakukan melalui sekretariat Dewan. Hamzah mengatakan, pengembalian secara kolektif melalui satu jalur (Setwan) akan mempermudah prosesnya. Mengingat seluruh berkas rekaman atas keberadaan dana tersebut berada di sekretariat.
“Nanti kan kita juga diperintahkan untuk melaporkan dan menyerahkan bukti kalau dana itu sudah dikembalikan ke kas daerah. Nah biar lebih mudah lagi baiknya dikoordinir lewat sekretariat. Siapa tahu ada anggota yang kelupaan berkasnya, jadi di sini lebih aman,” tambah Hamzah.
Sebagai Sekwan, Hamzah membantah terjadinya pembiayaan ganda sebagaimana temuan KPK itu terjadi secara disengaja. Ia mengatakan, pembiayaan ganda itu terjadi diakibatkan agenda Bintek antara prakarsa PT NNT dan Bintek internal lembaga saat itu kebetulan terjadwal dalam waktu yang hampir bersamaan.
“Saat itu setelah para anggota melakukan Bintek ke Jakarta (inisiatif Newmont), kita ada jadwal Bintek lagi ke Batam yang waktunya hanya berselang sehari dari Bintek Newmont itu. Nah ketimbang anggota harus kembali ke daerah, akhirnya diputuskan untuk melajutkan perjalanan dari Jakarta. Dan ternyata hal itu dilarang oleh aturan,” urainya. 

Kaharuddin Ase Ajak Eksekutif dan Legislatif Introspeksi Diri Soal Honorer


Dompu, SUMBAWA POST, -
Kaharuddin Ase anggota pansus DPRD Dompu mengajak pejabat eksekutif dan legislative untuk introspeksi diri bila ingin menyelesaikan masalah honorer daerah. Dugaan manipulasi data terhadap beberapa honorer dari 173 orang yang diuji public BKN diduga melibatkan pejabat eksekutif dan legislative. Bila tidak ada pengakuan dari pejabat, masalah honorer tidak akan terselesaikan dan akan menjadi bom waktu yang siap meneledak.
Hal itu disampaikan Kaharuddin Ase saat rapat pansus honorer dengan Plt Sekda, BKD dan tim verifikasi honorer di ruang rapat terbatas DPRD, Jumat (4/5) kemarin. Menurut Kaharuddin, dirinya memeiliki data keterlibatan oknum anggota DPRD maupun pejabat eksekutif dalam meloloskan tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat dari 173 orang honorer. Karenanya, ia mengajak untuk mengintrospeksi diri  dan membuat pengakuan agar dicarikan solusi terbaik. “Bila tidak ada yang saling jujur, masalah honorer ini tidak akan bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Bahkan berdasarkan data yang dimilikinya, Kaharuddin mengatakan, masalah honorer ini akan menjadi bom waktu yang setiap saat akan meledak. “Ini akan menjadi bom waktu yang pada suatu saat akan bisa meledak bila tidak ada saling terbuka dan jujur diantara kita,” katanya.
Rapat yang dihadiri oleh Plt Sekda, Kepala BKD, dan anggota tim verifikasi tenaga honorer ini juga diundang Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin bisa dihadirkan secara fisik untuk membicarakan masalah honorer. Ketidak hadiran Bupati membuat anggota Pansus menunda pertemuan tersebut hingga hadirnya Bupati ke DPRD, bahkan tim verifikasi dan kepala BKD tidak beri kesempatan untuk menjelaskan hasil kerjanya soal honorer.
Tim verifikasi tenaga honorer yang dibentuk Bupati Dompu sebelumnya telah bekerja untuk melakukan verifikasi data hasil pengaduan masyarakat. Dari 173 orang honorer yang diuji public, sekitar 100 orang dipersoalkan kelulusannya. Namun setelah diverifikasi oleh tim yang diketuai Plt Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSi ditemukan 54 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hasil temuan ini kemudian dilaporkan ke Bupati dan disampaikan ke BKN untuk dilakukan perbaikan kembali

Seorang Siswa Di Bima, Diduga Dipukul Satpam Sekolah


Kota Bima, SUMBAWA POST, -
Seorang pelajar MTsN 1 Kota Bima, Elvan Rusandi Akbar (14), Jumat (4/5) kemarin diduga dianiaya oleh petugas Satpam sekolah setempat, Irvan, saat tengah berada dalam lingkungan sekolah. Akibatnya Elvan mengalami luka benjol di dahi kirinya. Menyusul penganiayaan tersebut, keluarga korban pun mengadu ke aparat Polres Bima Kota.

Dugaan penganiayaan tersebut terjadi sekitar pukul, 10.30 WITA. Saat itu, saat jam belajar Elvan dan sejumlah kawannya keluar kelas dan berkumpul di lingkungan sekolah karena tak ada guru. Tak berapa lama, Satpam yang tak lain adalah pelaku datang dan menyuruh Elvan dan kawan-kawannya untuk kembali ke kelas. Melihat Irvan dating, seluruh siswa sekolah langsung berhamburan menuju ruang kelas. Sementara, Elvan memilih berjalan dengan santai. “Karena saya jalan, saya kemudian dipukul dari belakang dengan menggunakan batang kayu kelor,” terangnya.

Pukulan batang pohon sebesar jari telunjuk tersebut mengenai kepalannya. Lantaran lentur, ujung kayu mengenai dahi bagian kanan. Setelah sampai di kelas, masih tak ada guru. Namun baru beberapa saat masuk kelas, bel tanda pulang sekolah berbunyi. “Di dalam kelas cuma sebentar saja terus bunyi bel,” tutur Elvan kepada wartawan didampingi kakak beserta ibunya. Setelah bel pulang, ia langsung menuju rumahnya.

Meski dalam keadaan dahi benjol, sesampainya di rumah tak satu pun keluarga yang tahu peristiwa yang dialami Elvan. Keluarga baru tahu, ketika curiga lantaran Elvan mengenakan topi dan tiba-tiba meminta untuk pindah sekolah. “Kami bingung, dia tiba-tiba minta pindah sekolah,” ujar Sovia, ibu kandung Elvan saat ditemui di kediamannya di Kelurahan, Pena Raga, Kecamatan Raba, siang kemarin. Akhirnya, ia dan keluarga lainnya tahu kalau anaknya tersebut dianiaya di sekolah.

Mengetahui siswa kelas II-3 tersebut dianiaya, sontak keluarga pun marah tak terkecuali Khairul kakak kandungnya. Saat itu juga, Khairul kembali mengajak Elvan menuju sekolah guna meminta penjelasan Irvan dan pihak sekolah mengenai apa yang dialami adiknya. Namun sesampainya di sekolah, tak ada satu pun guru yang bisa ditemui, terlebih Irvan. Hingga akhirnya, Khairul bersama adiknya masuk ke ruang Kepala Sekolah Drs Hasan Mpd. Kepada Hasan, Khairul meminta untuk memanggil Irvan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun karena Irvan sudah pulang, Hasan, tak bisa memenuhi permintaan tersebut. Meski demikian, terang Khairul, Hasan juga terlihat menyayangkan tindakan Satpam tersebut. Sebab, di setiap apel dan Imtaq Hasan selalu mengingatkan kepada bawahannya untuk tidak ada lagi ada penganiayaan terhadap siswa seperti yang terjadi di sekolah-sekolah lain.
Namun hingga menjelang ibadah Shalat Jumat tak ada kepastian, Khairul pun memilih mengadukan peristiwa tersebut ke aparat Polres Bima Kota. “Adik saya juga sudah divisum di RSUD Bima dan dikawal oleh dua anggota Polisi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Drs Hasan M.Pd saat dikonfirmasi di kediamannya membenarkan adanya keluarga siswa yang datang mengadukan kasus penganiayaan. Diakuinya, awalnya dirinya merasa kaget karena tak tahu peristiwa tersebut. “Memang ada benjolan di kepalannya, sempat saya olesi dengan minyak angin,” terangnya.
 
Yang jelas, lanjutnya, siapapun orangnya tak dibenarkan memukul siswa. Apalagi hingga mengakibatkan bekas seperti yang dialami oleh Irvan.

Sama seperti yang telah diungkapkannya ke Khairul, bahwa setiap apel dan Imtaq dirinya tetap mewanti-wanti guru untuk tak berlaku kasar terlebih memukul siswa. “Saya paling marah kepada guru kalau ada yang pukul siswa,” ujar Hasan.

Mengenai laporan yang dilayangkan, pihaknya memang sudah tahu. Pihaknya tak bisa melarang karena itu merupakan hak korban. Namun dirinya tetap membuka pintu jika kasus ini kembali dibicarakan secara kekeluargaan.

Ditambahkannya, dirinya juga merasa sangsi Irvan bisa berbuat seperti itu tanpa alasan. Pasalnya, dirinya juga sudah meminta klarifikasi terhadap Irvan. Awalnya, Irvan tak mengakui perbuatannya, namun setelah dirinya menanyakan untuk kedua kalinya, Irvan akhirnya mengakui. Berdasarkan pengakuan Irvan, tindakan tersebut dilakukan karena diolok-olok oleh Elvan saat disuruh masuk ke kelas. “Dia mengolok-olok dengan pantatnya,” terang Hasan. Ia sendiri mengenal Irvan sebagai pribadi yang pendiam dan selalu berperilaku baik di sekolah. Jika saat istirahat, teman-temannya berkumpul di kantor, Irvan tetap berada di pos jaga.

BKD Lotim Periksa Ulang Berkas Tenaga Honorer


Selong, SUMBAWA POST, -
Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim melakukan pemeriksaan ulang berkas-berkas tenaga honorer daerah (honda) yang diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari ribuan data yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tercatat 1.241 yang dianggap memenuhi kriteria (MK) Kriteria 2 (K2) , dan 689 yang dicatat tidak memenuhi kriteria (TMK).
Hal itu diungkapkan Kepala BKD Lotim, Drs. H.M. Suruji. Menjawab wartawan di ruang kerjanya, Jumat (4/5) kemarin, Suruji menjelaskan K2 adalah tenaga Honda yang diangkat kepala dinas, kepala sekolah dan lainnya yang gajinya non APBN. Sebelumnya, Kriteria 1 (K1) yang honornya dari APBD dan APBN telah diusulkan 51 orang namun yang lulus hanya 2 orang.
Dipastikan Suruji, tidak ada aktivitas pendataan ulang. Pihaknya hanya melakukan pemeriksaan kembali berkas-berkas yang akan diajukan nantinya ke BKN yang akan ditembuskan ke kementerian Pembinaan Aparatur Negara (Menpan). “Jadi, di luar data ini tidak boleh ada yang masuk,” paparnya.
Bagi yang TMK diberikan kesempatan mengisi formulir ulang dan siap akan diajukan. Dikatakan TMK beberapa waktu lalu karena ada sejumlah berkas yang dinilai belum lengkap. Ditanya berapa jatah Lotim? Suruji menyebut semuanya tergantung pemerintah pusat. Harapnnya bisa lebih dari 1.200 orang yang bisa mengikuti proses selanjutnya.
Dijelaskan, proses meningkatkan status para tenaga Honda menjadi CPNS sampai saat ini menunggu peraturan pemerintah (PP) yang mengatur secara khusus teknis prosesnya. Setelah PP keluar nantinya, dua orang tenaga Honda K1 yang pengabdiannya diatas tahun 2005 itu tinggal menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) dan SK CPNS-nya.
Sementara, yang masuk MK K2 diberikan kesempatan untuk dites secara khusus menjadi CPNS. Proses tes dilakukan tentunya setelah pihak BKN melakukan proses verifikasi terhadap data yang diajukan.
Ribuan tenaga Honda yang tengah diproses berkas untuk diusulkan jadi CPNS itu didominasi guru. Disebutkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim, H. Syamsuhaidi yang dihubungi Suara NTB secara terpisah menyebut sebanyak 1.400 berkas K2 ini yang SK pengangkatannya dari Kepala Sekolah.
Saat ini, pihak Dikpora juga tengah melakukan uji publik terhadap data-data guru yang akan diusulkan tersebut. Dikabarkan, BKD Lotim sudah memverifikasi 940 yang masuk K2 tersebut. Sisanya, 360 belum.
Diakui Syamsuhaidi, banyak tenaga Honda yang melayangkan protes. Dijelaskan, wewenang untuk menyatakan memenuhi kriteria atau tidak sepenuhnya ditangan pemerintah pusat. “Memang banyak yang protes, menyebut ini yang layak sementara yang tidak layak kok sudah dimasukkan,” tutur Syamsuhaidi.

Pantauan Dikpora, dari sejumlah yang dinyatakan tidak lulus itu tidak sedikit yang menggunakan ijazah yang tidak memiliki multi player effect. Dimana, ijazah dikeluarkan dari perguruan tinggi yang tidak jelas. “Banyak ijazah yang dikeluarkan dari kuliah jarak jauh, sudah tahu ijazah mereka tidak diakui tapi nekat saja,” demikian Syamsuhaidi. 

Mantan Gubernur NTB Hirup Udara Bebas


Hari Jumat konon menjadi salah satu hari baik. Dan hari baik itu memang sedang berpihak kepada terpidana kasus korupsi APBD NTB Tahun 2003, Drs. H. L. Serinata. Jumat (4/5), tepat pukul 13.30 WITA, gerbang baja Lapas Mataram dibuka, mantan Gubernur NTB ini pun terlihat sumringah.  
KELUAR dari Lapas, ada sedikit yang berbeda. Tubuh Serinata agak melar, wajahnya pun lebih bersih, kacamata dengan gagang warna keemasan masih melekat. Mengenakan setelan kaos lengan panjang warna hitam abu, Serinata tampak santai didampingi istrinya yang setia sejak dieksekusi sampai “dibebaskan” dari tahanan setelah dua tahun lamanya mendekam di balik dinginnya jeruji besi.
Celana jeans hitam dan topi berlogo garuda semakin menegaskan sikap santainya. Satu hal yang paling membuat berbeda dari penampilannya itu. Kuncir yang terurai di belakang kepalanya diikat karet gelang. Rupanya rambut mantan penguasa NTB ini sudah gondrong. Sorotan kamera sejumlah wartawan televisi dan jilatan blitz kamera wartawan terus dibalasnya dengan senyum.  
Keluar dari ruangan Kepala Bapas Mataram, Ketut Akbar HA, Amd. IP, SH, MH, senyum H. L. Serinata tampak merekah, tapi rupanya ia tak senormal ketika memimpin upacara di halaman Kantor Gubernur NTB ketika dia masih menjabat. Mantan Ketua DPD Partai Golkar ini nyaris tak melihat apalagi mengenali siapa di depannya.
Terbukti ketika salah seorang wartawan menyodorkan telapak tangan untuk menjabatnya, Serinata ngeluyur dengan pandangan lurus. Ekspresi si wartawan pun nyaris dongkol, karena mengira dicueki. Menyadari situasi itu, Dra. Hj. Baiq Adnin Serinata langsung memberikan penjelasan mengenai kondisi sang suami yang sebenarnya. “Penglihatan Bapak sudah kabur,” ujar Adnin lembut.
Adnin mengingatkan suaminya yang menderita penyakit glaucoma itu untuk menggubris jabatan tangan tadi. Serinata pun manut dan menjabat tangan wartawan tadi dengan sisa indera perabanya.
Riwayat penyakit glukoma Serinata memang cukup lama dan kambuh sejak dieksekusi ke Lapas Mataram oleh Kejaksaan Tinggi NTB dua tahun lalu. Bahkan dia harus dibantarkan beberapa kali untuk dirawat di RS Eye Center Jakarta. Serinata juga punya riwayat penyakit jantung, hingga beberapa kali diberikan kesempatan berobat ke RS Jantung Harapan Bunda Jakarta.  
Tapi beban penyakit itu tidak terlihat kemarin. Serinata terlihat segar. Saat ditanya kesan–kesannya setelah menghirup udara bebas, Serinata tak banyak berkomentar dan lebih banyak sumringah. “Biasa-biasa saja kok,” ujarnya enteng. Demikian juga saat disinggung pengamannya selama menjadi penghuni blok terpidana korupsi di Lapas Mataram, jawabannya enteng juga.
Saat itu ia terlihat tidak sabar untuk segera menyelesaikan urusan administrasi pembebasan bersyarat itu. Penantian panjangnya sejak dua tahun lalu, apalagi sejak remisi tidak berlaku bagi koruptor, belum lagi moratorium untuk pengajuan pembebasan beRsyarat. “Sudah dulu ya? Saya buru–buru, biar cepat proses administrasinya nih,” sambungnya, kemudian turun tangga dituntun istrinya.
Di depan Bapas Mataram, hujan lebat tiba–tiba mengguyur. Tanpa harus menunggu hujan reda, mobil mewah yang dimiliki Serinata sejak menjabat Gubernur itu pun membawanya ke instansi selanjutnya, yakni Kejaksaan Negeri Mataram.  Kejari Mataram adalah pos terakhir yang harus dilalui Serinata, sampai akhirnya mendapatkan haknya untuk bebas tapi bersyarat. Apa syaratnya? “Bukan berarti Serinata bebas begitu saja. Beliau wajib lapor setiap bulan ke kami,” kata Akbar.
Selama di luar tahanan, Serinata diperbolehkan melakukan aktivitas apapun, kecuali satu. “Tidak boleh melakukan tindak pidana,” kata Kasi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM NTB, Edy Sukaryo.
Di luar itu, segala hal yang menjadi hak asasinya diperbolehkan. Tapi tentu saja masih ada pengawasan yang melekat, selain wajib lapor tadi.  Kanwil Kemenkum HAM yang diwakili Bapas Mataram bersama kejakaan Negeri Mataram lah  yang bertanggung jawab mengawasi H. L. Serinata selama di luar tahanan.

Maraknya Pusat Perbelanjaan Kota Mataram Tidak Boleh Eksklusif terhadap Pengusaha


Mataram, SUMBAWA POST, -
Kritikan yang kerap dilontarkan anggota DPRD Kota Mataram terhadap makin maraknya pusat perbelanjaan atau swalayan di kota ini, membuat Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh kembali angkat bicara. Ia menegaskan Kota Mataram tidak boleh eksklusif terhadap pengusaha yang masuk ke ibu kota Provinsi NTB ini.
Selain itu, katanya, tidak ada dasar bagi Pemkot Mataram untuk menolak pengusaha dari luar. Kehadiran para pengusaha yang kebanyakan tertarik membuka usaha swalayan diakui orang nomor satu di Mataram ini memunculkan sentimen positif. Itu artinya, kata Wali kota, Pemkot Mataram mampu menciptakan suasana yang kondusif. Dari pihak pengusaha, Ahyar yakin mereka juga tidak mau asal-asalan membuka usaha di suatu tempat. ''Pasti mereka sudah melakukan survai sebelumnya,'' tukasnya, Jumat (4/5) kemarin.
Kehadiran para pengusaha yang sudah memiliki merek dagang ternama di Indonesia ini, sudah barang tentu membawa citra positif bagi Kota Mataram. Meski demikian, Pemkot Mataram, demikian Ahyar, perlu melakukan pengendalian terhadap lokasi dan jumlahnya. ''Pemerintah tidak mungkin membuat kebijakan yang merugikan masyarakat kecil,'' tegasnya.
Ia membantah jika kebijakannya mengizinkan para pengusaha membuka pusat perbelanjaan di sejumlah lokasi di Mataram dapat mengancam kelangsungan usaha kecil. Menurut Ahyar, setiap pengusaha pasti memiliki target pangsa pasar tersendiri. Ini dimaksudkan agar ada persaingan yang sehat. Terhadap berbagai reaksi yang muncul baik yang datangnya dari masyarakat amupun dari Dewan dianggap wajar. ''Wajar karena ini baru,'' imbuhnya.
Pemkot Mataram akanmembuat regulasi yang akan mengatur kehadiran pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Matatam. Pengusaha lokal yang notabene konsen pada usaha kecil tetap diperhatikan. Pemkot Mataram secara kontinyu tetap memberikan bantuan modal usaha kepada mereka. ''Jangan buat kota ini eksklusif. Kota ini sedang berkembang,'' pintanya.

Menyibak Gelombang Rotasi Pemprov NTB Mutasi Terbesar Setelah 2004


Gelombang mutasi terbesar sejak kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA dan Ir. H. Badrul Munir, MM (BARU), terjadi Jumat (4/5) kemarin. Besarnya jumlah pejabat yang digeser menimbulkan kesan gubernur ingin melakukan perubahan drastis.
TAK kurang dari 242 orang pejabat yang terdiri dari 22 orang eselon II, 80 orang eselon III dan 140 orang eselon IV terimbas oleh perubahan besar – besaran yang ingin dilakukan gubernur terhadap tubuh birokrasi yang berada di bawah kendalinya.
Berbagai spekulasi mencuat seiring besarnya jumlah pejabat yang digeser dalam mutasi kemarin. Di satu sisi, mutasi tersebut dianggap sebagai pertanda bahwa gubernur ingin mendorong peningkatan kinerja, penyegaran dan kaderisasi di jajaran birokrasinya.
“Gubernur ingin benar – benar mempercepat perwujudan visi misi dan program sebelum akhir masa jabatan, sekaligus untuk kampanye,” ujar akademisi IAIN Mataram, Dr. Kadri, M.Si, Jumat kemarin. Hanya saja, Kadri juga mengingatkan perlunya kontrak kinerja agar kinerja para pejabat yang dilantik dapat terukur agar punya dasar untuk memberikan punishment and reward (penghargaan dan sanksi).
Meski demikian, di sisi lain, mutasi massal ini juga memunculkan sinyalemen bahwa gubernur mungkin saja memendam ketidakpuasan atas kinerja jajarannya selama ini. Sinyalemen ini dibenarkan Kadri. “Saya kira iya, jadi tidak puas terhadap kinerja, sementara waktu tidak lama lagi,” ujarnya melalui pesan singkat.
Anggota Komisi II DPR RI (Bidang Otonomi Daerah), Ir. H. Nanang Samodra, KA, M.Sc enggan mengomentari berbagai sinyalemen yang berkembang soal mutasi tersebut. Namun, seingat Nanang, mutasi sebesar ini terakhir kali terjadi pada 2004 silam. “Waktu itu ada pejabat yang dilantik padahal sudah meninggal,” ujarnya.
Nanang lebih banyak memberikan solusi soal kelebihan jumlah pegawai di NTB. Menurutnya, persoalan itu bisa diatasi dengan cara menggeser para pegawai berlatar belakang tenaga fungsional ke bagian yang lebih membutuhkan. Misalnya, tenaga administrasi yang jumlahnya berlebihan di NTB bisa digiring menjadi tenaga guru dan medis yang saat ini memang sedang dibutuhkan karena jumlahnya kurang.
“Kan kita kekurangan guru dan tenaga medis. Jadi kalau guru kembalikan ke guru. Tenaga medis kembalikan ke tenaga medis. Jangan ditarik ke bagian administratif,” sarannya.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi I DPRD NTB, Drs. Noerdin H. M. Yacub, menegaskan bahwa mutasi besar – besaran seperti kali ini sah – sah saja karena merupakan kewenangan gubernur. “Itu hak beliau. Jadi itu yang sudah pasti. Hak prerogatif. Itu kita tidak bisa menolak karena bunyi undang – undang seperti itu,” ujarnya.
Hanya saja, Noerdin juga mengingatkan gubernur tentang bunyi pasal 17 ayat 2, Undang – undang 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang – undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian.
Menurutnya, pasal itu mengatur bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan, dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu beserta syarat – syarat objektif lainnya.
Noerdin menambahkan, syarat – syarat objektif lain yang dimaksudkan adalah mutasi tersebut dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin, suku,agama, ras atau golongan. “Jadi ini memang hak beliau tapi pasal 17 itu juga harus diperhatikan. Mungkin di situ persoalannya,” tandas Ketua PPRN NTB ini.
Menurut Noerdin, kepala daerah, gubernur maupun bupati wali kota adalah pejabat politik. Pengangkatannya juga melalui proses politik. Karenanya, dalam setiap kebijakannya biasanya selalu memiliki dua dimensi yaitu dimensi politik dan pencapaian visi misi pemerintah daerah.
Ia meyakini, seorang pejabat politik, apalagi yang juga memimpin partai politik, biasanya akan menyertakan pertimbangan politik dalam kebijakan yang diambilnya. “Tentu rekrutmen pejabat ini ada pertimbangan yang bersifat politik, dalam rangka suksesi politik. Di samping suksesi visi misi pemda. Jadi ada dua sisi : politik dan visi misi pemda tadi,” tandasnya sembari mengingatkan bahwa dua aspek tersebut kadang kala berbenturan.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Drs. H. Ali Achmad yang dikonfirmasi Suara NTBmengingatkan bahwa kewenangan untuk melakukan mutasi merupakan hak gubernur selaku kepala daerah. Namun ia meyakini bahwa mutasi kali ini tampaknya adalah awal dari reformasi birokrasi yang dilakukan gubernur. “Sikap dari beliau ini dalam rangka reformasi birokrasi sehingga tercapai visi misi  saat menjadi calon gubernur dulu,” ujarnya.

Mataram, SUMBAWA POST -
Penantian masa pembebasan itu akhirnya tiba. Mantan Gubernur NTB, Drs.H. L Serinata akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah pengajuan Pembebasan Bersayarat (PB) resmi disetujui Menteri Hukum dan HAM. Serinata keluar dari Lapas Mataram, Jumat (4/5) siang kemarin.
Sekitar pukul 13.30 Wita, Serinata keluar dari Lapas Mataram didampingi Kasi Pembinaan Anak Didik (Binadik) Lapas Mataram, Saleh, SH.  Terpidana kasus korupsi APBD NTB Tahun 2003 ini dijemput istri, Hj. Adnin Serinata dan dua anaknya, Baiq Elok Serinata dan Baiq Diah Serinata.
Serinata dijemput mobil pribadinya, Land Cruiser DR 99 AS warna abu. Tidak ada pengawalan ketat.  Mobil itu kemudian membawa Serinata ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Mataram  untuk merampungkan syarat administrasi PB.  Selema 30 menit rombongan itu ditemui langsung Kepala Bapas, Ketut Akbar HA, Amd. IP, SH, MH. Setelah menandatangani surat persetujuan PB, Serinata kemudian keluar ruangan. Tak banyak kalimat yang dilontarkannya.
Tepat pukul 14.10 Wita, Serinata meninggalkan Bapas di tengah guyuran hujan menuju Kejaksaan Negeri Mataram  untuk menyelesaikan administrasi. Sebab di Kejaksaan, menjadi tempat terakhir untuk persetujuan atau eksekusi PB tersebut.
Ketut Akbar kepada wartawan  di ruangannya menegaskan, pihaknya hanya menindaklanjuti surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang persetujuan PB bagi Serinata. Surat itu turun 30 April 2012 dan baru bisa ditindaklanjutinya kemarin. “Karena ini haknya beliau (Serinata, red) untuk menerima PB, maka kami wajib menindaklanjutinya,” ujar Akbar. Sebab sebelumnya, syarat 2/3 masa tahanan sudah terpenuhi, sehingga PB Serinata bisa disetujui.
Dalam SK itu tercantum bahwa Serinata berhak atas PB sejak 28 Desember 2011 dan berlaku selama setahun, dengan kata lain PB Serinata akan berakhir 28 Desember 2012 mendatang. “Selama setahun itu, merupakan masa percobaan bagi Serinata,” jelasnya. Jika dalam masa percobaan Serinata dinyatakan lulus alias tidak melakukan perbuatan pidana, maka PB diperpanjang sampai satu tahun. “Jika diperpanjang satu tahun, maka PB pak Serinata akan berlanjut sampai Tanggal 28 Desember 2013,” ujar Akbar. 








242 Pejabat Dimutasi Gubernur Ingatkan Kepala SKPD Jangan ABS


Mataram, SUMBAWA POST, –
Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berkali-kali mengingatkan jajarannya untuk lebih responsif dalam melaksanakan program. Karena semakin bertambah waktu, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar. Bahkan harapan dan tuntutan itu sudah sangat nyata disuarakan masyarakat secara nyaring dan sangat keras.

Karena itu gubernur berharap dan menekankan agar SKPD tidak hanya bekerja karena takut pada pimpinan, sehingga laporan yang dibuatpun hanya beroriantasi untuk menyenangkan pimpinan saja alias asal bapak senang (ABS).
“Saya tidak ingin dengar ada SKPD yang hanya ABS. Lapor yang bagus-bagus saja kepada pimpinan. Kalau ada SKPD yang bercita-cita seperti itu (ABS) buang jauh-jauh,”tegas Gubernur NTB ketika melantik ratusan pejabat lingkup Pemprov NTB, Jumat (4/5).
Mutasi pejabat lingkup Pemprov tersebut paling besar sepanjang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013 ini, terdapat 22 pejabat eselon II, 80 pejabat eselon III dan 140 pejabat eselon IV yang dimutasi.
Gubernur menyampaikan, seluruh SKPD tidak boleh bekerja karena hanya ingin dinilai pimpinan. Ia memberi peringatan terhadap SKPD yang ABS, harus mengubah kebiasaan itu. Karena baginya, kebiasaan itu tidak patut diterapkan pada birokrasi pemerintah yang bekerja melayani masyarakat.
Apalagi pada masa waktu tersisa sekitar 1 tahun lebih ini, masih banyak pekerjaan  yang perlu dibenahi dan dipercepat. SKPD sendiri dituntut harus bekerja keras mengejar target yang belum dicapai itu. “SKPD juga tidak boleh berpikir egois, bekerja hanya untuk programnya saja,”ujarnya.
SKPD kata gubernur, harus berpikir sinergis dalam mewujudkan program SKPD-nya dan SKPD lain. Karena itu, ia selalu mendorong Wakil Gubernur dan Sekda NTB serta segenap jajarannya agar memperkuat koordinasi dan menonjolkan keterpaduan dalam program. Kalau prinsip ini dipegang katanya, tidak ada program yang dianggap mubazir oleh masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan agar seluruh SKPD, khususnya jajaran yang dimutasi lebih berhati-hati dalam bekerja. Ia tidak ingin mendengar ada pejabat lingkup Pemprov yang bekerja melanggar ketentuan hukum. “Bekerjalah dengan hati-hati, sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada,” tandasnya.
Dalam mutasi kemarin, Gubernur NTB didampingi Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM, dan Sekda NTB, H.M. Nur, SH, MH serta Ketua DPRD NTB, H. L. Sujirman.
Dari mutasi yang dilakukan, banyak pejabat eselon II, III dan IV yang mendapat promosi jabatan. Pejabat yang menduduki eslon III dan IV ini dirombak total dan digeser dari jabatan sebelumnya. Namun khusus pejabat yang menduduki eselon II, tidak banyak yang dirombak namun hanya sebatas mengisi jabatan lowong dan rotasinya menggeser pejabat saja.
Bahkan ada beberapa pejabat yang seharusnya masuk usia pensiun justru diperpanjang seperti halnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, H. Abdul Ma’ad, Kepala Biro AP, Abdul Haris, dan Kepala BNP, Ahmad Baharudin. Selain itu, ada juga pejabat yang ditarik dari Kabupaten Lombok Timur yakni H. M. Suruji sebagai Kepala BKD Provinsi NTB menggantikan M. Zaini. Sementara Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Setda NTB, H.M. Nur Asikin Amin dinonjobkan. 
Pada mutasi yang dilakukan, beberapa pejabat eselon II B mendapat promosi ke eselon II A. Data selengkapnya lihat tabel. 


Daftar Nama-nama Pejabat Eslon II yang dimutasi
       
No
Nama
Jabatan Sebelumnya
Jabatan Baru
1H. NasibunAsisten IKepala Bakesbangpoldagri
2Dr. Ir Syamsul H DilagaKadisnakeswanKepala BLHP
3Ir. H. Erpan Rayes MMStaf ahli Gubernur bidang SDA dan ketahanan panganKadisnakeswan
4Ir. Ihya Ulumuddin MMKadisbunStaf ahli Gubernur bidang pembangunan
5Ir. Abdul Hakim MM,Staf Gubernur bidang pengembangan investasi dan pariwisataKadis Kehutanan NTB
6Drs. H.Yoga Syafari MMKaro PerekonomianStaf ahli bidang ekonomi dan keuangan
7Tadjuddin ErfandiKepala BLHPKepala BPMPD
8Drs H. WildanStaf ahli Gubernur bidang pendidikan dan kesehatanAsisten III bidang hukum dan Kesra
9H. Radjendi, SH, MH,Non JobSekretaris DPRD NTB
10H. M. SurujiKepala BKD Lombok TimurBKD NTB
11Mahdi SH, MHKabid Pengembangan dan Perluasan TransimigrasiKepala Biro Hukum,
12Drs. M. Nasir,Sekretaris DisbudparKepala Biro Kerjasama dan SDA
13Dra Hj. Siti Saly AndayaniKepala Bidang Panja Dana PerimbanganKaro Perekonomian
14Ir. H. Azhar MM,Kepala Bidang Bina MargaKaro AP
15H. Abdul Haris MM,Karo APAsisten II,
16Drs. H Arsyad Abdul GaniKaro KesraKepala BPAD,
17Drs. H. Ridwan HidayatKepala BakesbangpoldagriAsisten I
18Sudaryanto SE MA,Kepala BPMPDStaf ahli Gubernur bidang Pemerintahan
19Ir. Hartina MM,Kadis KehutananKadis Perkebunan
20Dra Hj Husnusifa,Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan SDASekretaris Korpri NTB
21Drs. H. Husni Ali HS MMSekretaris KorpriKepala Biro Kesra
22Dra Siti Ratnawati MMKepala BPADKepala BPPA dan KB

Kejati Lanjutkan Temuan Kejagung Ungkap Kasus BIL, Unram Bantah Hambat Penyidikan


Mataram, SUMBAWA POST ,
Lima penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah bertolak ke Jakarta untuk menindaklanjuti hasil investigasinya selama tiga hari di gedung induk Bandara Internasiobal Lombok (BIL). Kini Kejaksaan Tinggi NTB tengah menunggu petunjuk terkait bagian yang akan ditindaklanjuti. Dipihak lain, Universitas Mataram (Unram) membantah menghambat penyidikan karena dua saksi ahli urung dimintai keterangan. 
“Hasil investigasi selama di BIL sudah dibawa ke Kejagung. Selanjutnya, tim penyidik Jampidsus akan mengolah data itu,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Sugiyanta, SH Jumat (4/5) siang kemarin. ‘’Tapi apa saja yang akan menjadi temuan Kejagung, akan ada bagian yang akan kami tindaklanjuti disini,’’ sambung Sugiyanta.
Apa saja yang menjadi bagian untuk ditindaklanjuti itu, belum diketahuinya. Karena sebagaimana disampaikan sebelumnya, penyidik Jampidsus  akan mengkaji bagian – bagian yang akan ditindaklanjuti sendiri dan item mana saja yang akan diserahkan ke Kejati NTB. Sebab diyakini, dari gedung induk BIL dan komponennya, ada banyak item yang diselidiki, salah satunya apron dan taxi way.  “Mungkin pertimbangannya nanti jarak Kejagung dengan BIL jauh, sehingga kami lah yang diminta untuk menindaklanjuti beberapa bagian yang diselidiki,” pungkasnya.
Disisi lain, pihak Unram mengklarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya yang menyebut tim ahli dari Fakultas Teknik enggan dimintai keterangan.  Menurut PR II Unram, Dr. Khairuddin, SE tidak ada niat pihaknya menghambat penyidikan. “Malah kami sangat kooperatif, karena bagaimana pun juga sebagai ahli kami membawa nama lembaga,” kata Khairudin, Jumat kemarin. 
Dijelaskannya, hambatan sebelumnya adalah soal klausul dalam surat panggilan yang dilayangkan tim Kejagung, bahwa dosen Fakultas Teknik Made Mahendra dan Muji Wahyudi dipanggil sebagai saksi fakta dalam kasus BIL. Padahal kapasitas mereka sebagai saksi ahli sejak awal penyelidikan kasus itu, termasuk ketika diminta bantuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau dipanggil sebagai saksi ahli, tentu Pak Muji dan Pak Made akan menyampaikan sesuai dengan keahlian mereka di bidang konstruksi. Tapi lain ceritanya kalau mereka dipanggil dan diperiksa sebagai saksi fakta, maka  keterangannya akan dipakai sebagai orang yang terlibat langsung dalam proyek itu,” bebernya.  Sehingga masalah klausul dalam undangan itu diminta diubah dan sudah disampaikan pihaknya melalui Kejati NTB.  
Sebelumnya, panggilan itu sampai ke tangan Muji Wahyudi dan Made Mahendra. Panggilan itu kemudian dikonsultasikan ke Rektor. Akhirnya surat panggilan itu kemudian dikonsultasikan ke Asdatun, Timbul Tamba, SH, MH saat itu. Dari hasil koordinasi itu, pihaknya sempat menanyakan surat dimaksud, karena langsung kepada pribadi kedua saksi ahli, bukan atas nama lembaga sebagaimana sebelumnya.
‘’Rupanya, saat dua tim ahli ini dilibatkan saat penyelidikan awal Februari lalu, mereka inilah yang dilibatkan. Sehingga asumsi pihak Kejaksaan Agung, keduanya bisa dipanggil langsung secara pribadi. Namun Pak Muji maupun Pak Made, meminta panggilan itu atas nama lembaga. Maka keluarlah surat Dekan Fakultas Teknik yang menyetujui mereka sebagai saksi ahli,” bebernya.  
“Bahkan Pak Muji dan Pak Made sudah bertemu langsung dengan penyidik Kejagung. Sudah tidak ada masalah  walaupun mereka dipanggil ke Kejagung, sudah siap,” pungkasnya. 

Kamis, 03 Mei 2012

Ingatkan Kepala SKPD


GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi mengingatkan, semua Kepala SKPD diwajibkan hadir pada rapat bersama DPRD terutama dalam pembahasan LKPJ Gubernur yang dinilai sangat penting.  Tidak ada alasan Kepala SKPD mengabaikan rapat itu, apalagi karena urusan yang tidak penting.
Penegasan ini disampaikan gubernur menyusul adanya beberapa Kepala SKPD yang mangkir pada waktu pembahasan LKPJ bersama anggota Komisi III DPRD.  ‘’Tidak ada alasan lagi, semua Kepala SKPD wajib hadir pada waktu rapat dengan Dewan (pemahasan LKPJ),’’ tandas Majdi di Mataram, Kamis (3/5) ketika dimintai tanggapan terkait mangkirnya Kepala SKPD pada waktu pembahasan LKPJ.
 
Gubernur yang dikonfirmasi usai menghadiri RUPS PT Bank NTB, mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD agar responsif dalam menghadiri rapat-rapat penting dengan Dewan. Apalagi pembahasan LKPJ yang menjadi bahan penilaian pemeriksa.
‘’Pokoknya semua Kepala SKPD wajib hadir,’’ tegasnya. Ketika ditanya terkait tindakan yang diambil terhadap Kepala SKPD terkait, gubernur tidak menjawab. Akan tetapi semua nanti akan menjadi bahan evaluasinya sebagai pimpinan.  
Seperti diketahui, Komisi III DPRD NTB yang membidangi masalah infrastruktur, mengagendakan pertemuan dengan jumlah Kepala SKPD antara lain Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Pekerjaan Umum dan Biro Administrasi Pembangunan (AP) NTB yang dilaksanakan Senin (30/4) dan Selasa (31/4) lalu.
Pada rapat tersebut, Kepala Dishubkomifo dan Kepala Dinas PU tidak hadir karena harus megikuti kegiatan dinas dan diwakili Sekretarisnya. Demikian juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum juga mangkir karena alasan yang sama. Akibatnya, pertemuan pembahasan LKPJ harus ditunda karena Komisi III DPRD tidak mau melanjutkan pembahasan LKPJ Gubernur 2011 itu.

Isu Lokal Via Film Dokumenter


SETELAH sukses dengan beberapa film dokumenter berkonten budaya lokal NTB seperti Joki Kecil dan Kembalinya Sang Sultan, Yuli Andari Merdikaningtyas masih akan tetap membuat film-film yang mengangkat isu ke-NTB-an melalui media film dokumenter.
“Sementara ini saya masih senang mengeksplorasi isu-isu lokal NTB dan cara pendekatan film dokumenter. Mungkin beberapa tahun kedepan masih concern di film dokumenter,” ujarnya saat ditanya apakah ke depan akan ada rencana untuk membuat film drama atau cerita yang bertema budaya lokal.
“Sebenarnya saya juga sangat senang nonton film cerita. Saya mulai belajar bikin skenario film cerita. Tapi apakah saya akan menggeluti film cerita kelak, kita lihat saja nanti yang jelas saya menikmati proses belajar saya ini,” sambungnya.
Andari begitu ia biasa dipanggil terinspirasi untuk membuat film dokumenter bertema lokal berangkat dari keinginannya untuk mengenal NTB dari berbagai aspek baik aspek sosial dan budaya. “Ada hasrat ingin tahu yang besar terhadap keadaan masyarakat dan persoalan mereka, lalu menuliskannya sebagai media untuk bercerita kepada orang lain yang mungkin belum sempat ke daerah tersebut.  Syukur kalau bisa memberikan solusi untuk persoalan tersebut dengan cara saya,” jelas kelahiran Sumbawa Besar, 29 Juli 1980 ini.
Setelah kuliah di Yogyakarta, keinginan tersebut semakin menggebu. Ia pun kemudian banyak belajar di perpustakaan dengan membaca berbagai jenis genre buku seperti karya sastra, sejarah, dan antropologi. “Dari sana saya kemudian menemukan berbagai cara pandang baru dalam melihat suatu peristiwa,” tambahnya. Andari mengemukakan bahwa realitas atau peristiwa budaya tidak bisa dilihat dari permukaan saja, tetapi harus diamati dan diselami dengan seksama.
“Begitu juga dengan konteks lokal di NTB. Saya mencoba untuk tidak melihatnya dari permukaan saja, tetapi mencoba menggali, mengenali, menyelami, dan melihat keterkaitan antara peristiwa-peristiwa tersebut,” jelasnya. Persentuhan dengan budaya lain khususnya Jawa semakin menguatkan keinginannya untuk mengetahui tentang budayanya sendiri.
Selain itu ia juga mengamati tontonan-tontonan di televisi yang sedikit sekali mengangkat acara-acara yang berkonten kelokalan. Di NTB sendiri sangat minim sekali perekaman dan pendokumentasian tentang budaya lokal NTB. Walaupun ada, tetapi masih mengangkat hal permukaan saja seperti liputan wisata dan petualangan. Jarang yang menggunakan cara pandang berbeda seperti misalnya keberpihakan yang kuat pada masyarakat lokal seperti film dokumenter.
“TV lokal di berbagai daerah mungkin memberikan ruang bagi budaya lokal tapi hanya beberapa orang yang menonton TV lokal karena kalah saing dengan hingar bingar program TV nasional yang tanpa jeda,” urainya.
Untuk itu ia mulai berpikir bagaimana membuat sebuah tontonan yang mampu menjadi sebuah media yang menyuarakan kelokalan tetapi bisa didengar oleh seluruh Indonesia. “Film dokumenter sebagai media yang cukup powerfull akhirnya saya pilih untuk menjadi media yang mampu menyuarakan konten lokal NTB sehingga tidak hanya dapat dinikmati oleh orang NTB, tetapi juga bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia karena membawa nilai-nilai yang universal,” terang sutradara dan produser Benang Merah Production ini.
Ia pun berkarya dengan tujuan untuk bisa berkontribusi dalam upaya perekaman sejarah sosial budaya yang ada di NTB dan memberikan tontonan yang inspiratif untuk penonton. “Meskipun saya memulainya dengan sebuah langkah kecil. Saya sangat senang ketika penonton pulang setelah menonton karya saya, mereka membawa sesuatu dalam kepala mereka. Entah itu pikiran yang menggelisahkan, ikut memikirkan cara berkontribusi bagi masyarakat sekitar, semangat untuk melakukan sesuatu, serta memiliki rasa empati dan cara pandang yang berbeda pada masyarakat sekitarnya (lebih open mind),” sebutnya.
Andari mengungkapkan sejak kecil ia tidak pernah mengungkapkan cita-citanya secara eksplisit untuk menjadi sutradara atau film maker. Tetapi ia merasa dasar yang harus dimiliki seorang sutradara film dokumenter telah ada semenjak ia kecil.
Saat itu ia sering melontarkan ide ke teman-temanya dan mengajak mereka untuk merealisasikan ide tersebut. Karena seorang sutradara atau creator selalu mencari cara untuk merealisasikan ide tersebut. Ia pun lebih senang menjadi orang di belakang layar daripada menjadi pusat perhatian. “Cita-cita saya saat masih kecil menjadi penyiar TV. Ternyata setelah besar, saya tahu kalau penyiar TV juga diarahkan oleh seorang produser. Saya malah tertarik directing dan jadilah saya orang di balik layar,” cetusnya.
Andari mulai terjun di dunia perfilman pada tahun 2005. Pada saat itu di Yogyakarta ia mengikuti kompetisi menulis hasil penelitian untuk dijadikan naskah film dokumenter yang diselenggarakan oleh In-Docs dan Rumah Sinema Yogyakarta. Ia mengirim hasil penelitian tentang konsumen susuk kecantikan di Yogyakarta. Naskah tersebut terpilih dan ia mendapat kesempatan mengikuti  program beasiswa produksi film dokumenter. Di tahun yang sama ia juga memenangkan Eagle Award Documentary Competition 2005 yang diadakan oleh In-Docs dan Metro TV dengan film berjudul Joki Kecil sebagai film dokumenter terbaik sekaligus menjadi pilihan penonton Metro TV.
Selain Joki Kecil dan Kembalinya Sang Sultan, karyanya yang lain antara lain Beauty is Pain (2005), Bulan Sabit Di Tengah Laut (2007), dan Satu Harapan (2009). Hal terbesar yang ingin ia capai dalam bidang yang digelutinya sekarang adalah ingin karya-karyanya dikenang dan diingat oleh penonton karena menginspirasi mereka. “Saya menganggap kemenangan beberapa film saya di ajang festival Internasional sebagai bonus kerja keras saya. Yang paling penting film-film karya saya ikut berkontribusi (sekecil apapun) untuk merekam jejak perjalanan bangsa Indonesia,” tandas alumni UGM jurusan Ilmu Perpustakaan ini.