PNS Masih Tak Bekerja Optimal

Mataram, SUMBAWA POST -
Kelebihan PNS mencapai 1.900 orang dari 7.445 orang jumlah PNS lingkup Pemprov NTB harus menjadi perhatian Pemprov. Masalahnya, bukan hanya persoalan kelebihan pegawai, tapi kinerja PNS yang semakin rendah.

Seperti guru PNS yang sudah mendapatkan sertifikasi, pada beberapa sekolah di NTB ditemukan ada indikasi pendelegasian tugas kepada guru honor atau guru sukarela untuk mengajar. Sementara guru PNS yang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka meningkatkan IPM NTB justru tidak bekerja secara optimal.

“Kadang-kadang kita temukan guru PNS, lantas karena sudah PNS sedikit terlalu santai karena sudah ada guru yang mengajar secara sukarela. Ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di NTB. Untuk itu guru PNS yang sudah mendapatkan sertifikasi harus benar-benar diberdayakan,” kata Ketua Komisi I (Bidang Aparatur dan Pemerintahan) DPRD NTB, Drs. H. Ali Achmad, SH, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/5) kemarin.

Menurutnya, PNS di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota harus benar-benar diberdayakan dan dioptimalkan kinerjanya. Khusus dalam bidang pendidikan, IPM NTB dapat berubah dari posisi saat ini yang masih di urutan 32 dari 33 provinsi di Indonesia. Ali menambahkan, untuk mewujudkan itu, maka dinas atau instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) harus berkoordinasi dengan Dikpora kabupaten/kota serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Ali menjelaskan bukan hanya Pemprov NTB yang kelebihan pegawai, tetapi  hampir di seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB mengalami nasib yang serupa. Sehingga ini berdampak terhadap masih besarnya alokasi anggaran untuk belanja aparatur. Sementara anggaran untuk belanja publik masih lebih kecil dari belanja aparatur itu. ‘’Walaupun gaji untuk PNS berasal dari pemerintah pusat, tetapi sebagian besar dan adari pusat banyak yang tersedot untuk belanja aparatur itu,’’ kritiknya.