KETUA DPRD NTB, Drs. H.L. Sujirman berharap, pejabat baru eselon II, III dan IV hasil mutasi yang dilakukan Pemprov NTB, Jumat (4/5) siang hingga sore kemarin harus dapat berbuat lebih baik lagi bagi daerah. Hal pokok yang ditekankan adalah pejabat baru yang dilantik harus mampu mengubah opini keuangan Pemprov NTB pada tahun 2010.
lalu yang mendapat opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Setidaknya, dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang akan datang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan kalau bisa mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP).
‘’Harapan kita tentu lebih-lebih dengan penekanan gubernur yang berkaitan dengan pembacaan fakta integritas itu bagian integral dalam rangka mendorong kondisi NTB lebih baik lagi. Satu contohnya tidak lagi disclaimer sehingga bisa menuju WTP. Bergeser dari disclaimer ke WDP syukur-syukur bisa WTP,’’kata Sujirman yang ditemui usai pelaksanaan mutasi yang berlangsung di Gedung Graha Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur NTB, Jumat (4/5) sore kemarin.
Menurutnya, mutasi adalah kegiatan atau kejadian rutin yang dilakukan oleh setiap organisasi. Mutasi, katanya merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu organisasi yang identik dengan penyegaran-penyegaran. Seorang pemimpin, katanya mutlak memerlukan penyegaran organisasi dengan melakukan penggantian-penggantian posisi-posisi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai visi misi pemerintahan.
Ketika ditanya tidak ada pengaruh hasil evaluasi yang dilakukan pemprov terhadap beberapa SKPD yang mendapat rapor merah beberapa waktu lalu, dikaitkan dengan mutasi yang digelar pada hari ini. Sujirman menangkap apa yang dilakukan pemprov saat ini sebagai sebuah niat untuk melakukan evaluasi terhadap jajarannya supaya bekerja lebih baik.
Seperti diketahui, dalam mutasi yang dilakukan sore kemarin, tidak terlihat kejutan yang berarti. Dari beberapa instansi teknis yang sebelumnya diprediksi akan terjadi penggantian ternyata tidak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar