Flash

Jumat, 04 Mei 2012

BKD Lotim Periksa Ulang Berkas Tenaga Honorer


Selong, SUMBAWA POST, -
Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim melakukan pemeriksaan ulang berkas-berkas tenaga honorer daerah (honda) yang diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari ribuan data yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tercatat 1.241 yang dianggap memenuhi kriteria (MK) Kriteria 2 (K2) , dan 689 yang dicatat tidak memenuhi kriteria (TMK).
Hal itu diungkapkan Kepala BKD Lotim, Drs. H.M. Suruji. Menjawab wartawan di ruang kerjanya, Jumat (4/5) kemarin, Suruji menjelaskan K2 adalah tenaga Honda yang diangkat kepala dinas, kepala sekolah dan lainnya yang gajinya non APBN. Sebelumnya, Kriteria 1 (K1) yang honornya dari APBD dan APBN telah diusulkan 51 orang namun yang lulus hanya 2 orang.
Dipastikan Suruji, tidak ada aktivitas pendataan ulang. Pihaknya hanya melakukan pemeriksaan kembali berkas-berkas yang akan diajukan nantinya ke BKN yang akan ditembuskan ke kementerian Pembinaan Aparatur Negara (Menpan). “Jadi, di luar data ini tidak boleh ada yang masuk,” paparnya.
Bagi yang TMK diberikan kesempatan mengisi formulir ulang dan siap akan diajukan. Dikatakan TMK beberapa waktu lalu karena ada sejumlah berkas yang dinilai belum lengkap. Ditanya berapa jatah Lotim? Suruji menyebut semuanya tergantung pemerintah pusat. Harapnnya bisa lebih dari 1.200 orang yang bisa mengikuti proses selanjutnya.
Dijelaskan, proses meningkatkan status para tenaga Honda menjadi CPNS sampai saat ini menunggu peraturan pemerintah (PP) yang mengatur secara khusus teknis prosesnya. Setelah PP keluar nantinya, dua orang tenaga Honda K1 yang pengabdiannya diatas tahun 2005 itu tinggal menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) dan SK CPNS-nya.
Sementara, yang masuk MK K2 diberikan kesempatan untuk dites secara khusus menjadi CPNS. Proses tes dilakukan tentunya setelah pihak BKN melakukan proses verifikasi terhadap data yang diajukan.
Ribuan tenaga Honda yang tengah diproses berkas untuk diusulkan jadi CPNS itu didominasi guru. Disebutkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim, H. Syamsuhaidi yang dihubungi Suara NTB secara terpisah menyebut sebanyak 1.400 berkas K2 ini yang SK pengangkatannya dari Kepala Sekolah.
Saat ini, pihak Dikpora juga tengah melakukan uji publik terhadap data-data guru yang akan diusulkan tersebut. Dikabarkan, BKD Lotim sudah memverifikasi 940 yang masuk K2 tersebut. Sisanya, 360 belum.
Diakui Syamsuhaidi, banyak tenaga Honda yang melayangkan protes. Dijelaskan, wewenang untuk menyatakan memenuhi kriteria atau tidak sepenuhnya ditangan pemerintah pusat. “Memang banyak yang protes, menyebut ini yang layak sementara yang tidak layak kok sudah dimasukkan,” tutur Syamsuhaidi.

Pantauan Dikpora, dari sejumlah yang dinyatakan tidak lulus itu tidak sedikit yang menggunakan ijazah yang tidak memiliki multi player effect. Dimana, ijazah dikeluarkan dari perguruan tinggi yang tidak jelas. “Banyak ijazah yang dikeluarkan dari kuliah jarak jauh, sudah tahu ijazah mereka tidak diakui tapi nekat saja,” demikian Syamsuhaidi. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar