Flash

Rabu, 02 Mei 2012

Sekolah Swasta Minim Perhatian


Giri Menang, SUMBAWA POST
Pendidikan murah dan gratis apalagi di sekolah swasta, di zaman seperti sekarang rasanya sangat sulit terealisasi. Ada kesan, keberpihakan pemerintah pada sektor pendidikan seolah hanya untuk sekolah-sekolah negeri. Sementara, masih banyak sekolah-sekolah swasta yang mengeluh karena minimnya perhatian pemerintah.
Keluhan itu disampaikan, Kepala Ponpes Nurul Hikmah, Lombok Barat, Azhar Rasyidi, M. Pd . Menurutnya , jika dibandingkan dengan sekolah negeri, keberpihakan pemerintah masih berbanding 70% (negeri) banding 30% (swasta).
Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri, fasilitas di sekolah swasta masih sangat minim. Sementara untuk standar kelulusan UN, pemerintah mematok standar sekolah swasta sama halnya dengan sekolah negeri.
Karena masih minimnya keberpihakan tersebut, Azhar berharap pemerintah mau membuka mata dan berlaku adil serta hak yang sama kepada sekolah swasta. Diakuinya memang pemerintah telah memberikan dana BOS kepada sekolah. Namun dari seluruh siswa yang ada hanya 20-30 persen saja yang tercover oleh dana bantuan BOS. Sementara untuk bisa memenuhi sisanya, pihak sekolah masih bergantung kepada bantuan baik dalam bentuk finansial maupun pelatihan.
Sementara kondisinya di sekolah, jangankan memungut uang SPP, biaya buku LKS, uang seragam atau uang gedung, pondok pesantren Nurul Hikmah yang terletak di Desa Langko, Lingsar, Lombok Barat ini menggratiskan seluruh biaya sekolah baik TK,SD,SMP dan SMK. Karena memang, seluruh siswa yang menimba ilmu di ponpes ini merupakan siswa miskin.
‘’Seluruh santri di sini semuanya ekonominya kelas bawah, kami ingin sekian ratus anak yang tak mampu ini bisa mengenyam pendidikan,’’ terangnya. Namun hingga kini, bantuan dari pemerintah masih dirasakan sangat minim.
Saat ini di Lobar masih terdapat 30 ponpes swasta dan empat negeri. Jumlah siswa seluruhnya 1.507 siswa. Sementara selama satu tahun, panti-panti ini hanya mendapat bantuan dari dana APBD NTB hanya sebesar Rp 2,5 juta per tahun. Sementara tahun ini pemerintah menjanjikan Rp 5 juta per tahun. Ini tak sebanding dengan puluhan hingga ratusan juta yang diberikan kepada sekolah negeri.
Selain itu, fasilitas yang dimiliki ponpes saat ini masih sangat minim. Terutama pada bangunan fisik dan fasilitas pendukung lainnya. Mereka belum memiliki ruang guru, apalagi perpustakaan. Jumlah bangkunya pun terbatas. Bahkan anak-anak harus melantai saat belajar karena sebagian bangku kayu yang dimiliki telah rusak. Saat ini baru ada ruang belajar, tempat praktik komputer dan menjahit yang semuanya masih terbatas. Para guru pun terpaksa berdesakan di satu ruangan karena belum ada ruangan tersendiri.
Kepala Dikpora NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM membantah bahwa pemerintah membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta. “Tak ada bedanya antara sekolah negeri dan swasta,” terangnya. Menurutnya saat ini tergantung dari kabupaten /kota maupun sekolah masing-masing untuk lebih kreatif menjemput bola, dalam hal ini mencari bantuan pemerintah. (SUMBAWA POST )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar