Keluyuran di Pusat Perbelanjaan Puluhan PNS Terjaring Razia

Mataram, SUMBAWA POST -
Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov NTB dan Pemkot Mataram, Senin (4/6) kemarin terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB. Puluhan PNS tersebut tertangkap basah saat sedang berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Mataram.

Dalam razia yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita itu, beberapa PNS yang tertangkap basah sedang memilih barang belanjaan tidak bisa berkutik. Meski demikian, mereka tetap berkelit dengan alasan macam-macam, mulai dari jemput anak sekolah, hingga keluar untuk membeli beberapa keperluan.

NH salah seorang PNS, staf Kelurahan Rembiga, Kota Mataram yang dipergoki sedang berbelanja buah di Mataram Mall mengaku, hanya sedang menunggu anak yang dijemputnya. Ia mampir ke Mataram Mall, karena anaknya ingin dibelikan anggur. Beberapa PNS lainnya dipergoki sedang memborong belanjaan di swalayan, ada juga yang sedang makan bakso di pasar Cakranegara.

Mengetahui Satpol PP melakukan razia, beberapa PNS yang akan berbelanja di swalayan di kawasan jalan Majapahit berusaha kabur dan bersembunyi. Para PNS yang terjaring kemudian didata dan diberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP NTB, Tri Joko Hartono, seusai melakukan razia mengungkap, sekitar 10 PNS yang berasal dari Pemprov NTB maupun Pemkot Mataram berhasil dijaring dalam operasi tersebut.

Ia menjelaskan, razia yang dilakukan Satpol PP merupakan tindak lanjut dari banyaknya laporan masyarakat melalui SMS Center yang mengadukan banyaknya PNS keluyuran di pusat-pusat perbelanjaan pada saat jam kerja.

“Banyak pengaduan dari masayarakat mengenai PNS yang keluyuran pada saat jam kerja. Melalui SMS Center inilah yang kemudian kita tindaklanjuti,” terang Joko.

Razia yang dilakukan bertujuan memberikan shock therapy bagi para PNS yang selama ini sering keluyuran saat jam kerja. Diharapkan mereka tidak berani mengulangi lagi perbuatannya. “Inikan istilahnya kita berikan shock therapy terhadap PNS, termasuk guru yang kita data tadi,”katanya.

Setelah didata, para PNS akan dilaporkan ke masing-masing pimpinan SKPD untuk diberikan sanksi. Razia akan terus dilakukan untuk beberapa bulan  ke depan agar PNS tidak berani keluyuran lagi. 

Dalam waktu yang bersamaan razia PNS juga dilakukan Satpol PP Kota Mataram, beberapa PNS juga terjaring razia. Mereka hanya diberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Chairul Anwar mengatakan, PNS yang terjaring razia hanya akan diberikan peringatan.

“Kita akan berikan pengarahan bagi mereka agar jangan mengulangi kembali,” tegasnya.

Penentuan Embarkasi

KAKANWIL Kemenag NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, menegaskan progres terbaru usulan NTB sebagai embarkasi penuh akan memasuki babak baru. Tanggal 6 Juni mendatang, Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi MA dan Kakanwil Kemenag akan diundang Menteri Agama untuk penetapan dan penentuan usulan NTB sebagai embarkasi haji penuh.

“Pada tanggal 6 Juni pukul 13.00 WIB yang akan datang itulah ketentuan akhir, apakah NTB betul bisa menjadi embarkasi penuh tahun ini atau tidak. Terkait itu Menteri Agama mengundang gubernur dan gubernur siap memenuhi undangan itu,”ungkap Suhaimi Ismy dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (4/6).

Sebelumnya, Gubernur bersama Kakanwil Kemenag juga diundang oleh Menag untuk menerima penetapan NTB sebagai embarkasi hari Jumat tanggal 1 Mei. Namun pada waktu itu hanya sebatas penetapan saja, belum ditentukan apakah NTB menjadi embarkasi haji atau tidak.

Kemenag kata dia tidak bisa mendahului keputusan menteri, apakah NTB menjadi embarkasi atau ada pertimbangan lain. Namun kalaupun belum ditetapkan, tapi pihaknya optimis NTB menjadi embarkasi penuh karena berdasarkan pertimbangan yang rill dari masyarakat, terutama tentang animo dan biaya JCH yang tiap tahun berangkat dari Surabaya. Biaya yang dihabiskan untuk memberangkatkan JCH dari Mataram ke Surabaya sangat tinggi mencapai sekitar Rp 11 miliar. “Kalau NTB bisa menjadi embarkasi maka biaya itu tidak ada karena langsung diberangkatkan dari  BIL,’’ tukasnya.

Lebih jauh diutarakan, proses penetapan akhir embarkasi itu berlangsung sejak beberapa bulan sejak beroperasinya BIL. Pada rapat teknis tanggal 27 februari 2012 lalu yang dipimin Sekjen dan Dirjen Haji serta dihadiri seluruh instansi terkait dalam hal ini Perhubungan, PT AP serta maskapai khusus membicarakan tentang usulan embarkasi NTB.

Progres MP3EI di NTB (2) NTB Tagih Janji Pembangunan Infrastruktur Pendukung

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi progres pencapaian program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor V NTB, Bali dan NTT. Karena itu, presiden berkomitmen untuk lebih serius memperhatikan pengembangan koridor V khususnya di sekor pangan dan pariwisata.

KHUSUS untuk NTB Presiden mengapresiasi pencapaian yang sangat progresif setelah dicanangkannya program MP3EI ini. Karena itu,untuk lebih mendukung pencapaian ini,  Pemprov NTB sendiri menunggu realisasi pembangunan infrastruktur pendukung program MP3EI. Terkait itu, NTB memanfaatkan momentum kedatangan presiden untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan.

‘’Kita menunggu realisasi pembangunan fisik pendukung progam MP3EI seperti jalan, listrik dan air. Kami harapkan dikerjakan sasuai schedule yang ditetapkan,’’ harap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. H. Rosiyadi H Sayuti.

Didampingi Kabid Tata Ruang  Sarana Prasarana, H. Ahmad Mackhul, Rosiyadi mengambil contoh untuk pengembangan kawasan Mandalika Resort misalnya. Sesuai komitmen katanya, Bali Tourisme Development Corporation (BTDC) selaku pihak yang diberi kepercayaan mengelola kawasan itu bahwa tahun ini akan dibangun 3 sampai 4 hotel bintang dan satu lapangan golf.

Hal ini katanya yang ditekankan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi pada pertemuan dengan Presiden SBY agar schedule ini bisa dilaksanakan sesuai rencana. Hal kedua, memastikan pembangunan Bendungan Pandandure rampung sebelum Pilpres 2014. Disamping itu juga pengerjaan ruas-ruas jalan-jalan strategis nasional dan jalan baru serta fasilitas pelabuhan harus lebih mendapatkan perhatian.

Menurut Kepala Bappeda, progres proyek MP3EI  selama setahun berjalan, pembangunan Waduk Pandanduri mencapai 10 % dari total pekerjaan (pembangunan terowongan) dan pada tahun ini diharapkan mencapai 45 %. Kemudian Mandalika Resort, masih dalam proses penyusunan masterplan dan dokumen Amdal pada Kawasan Wisata Mandalika oleh BTDC. Selain itu, pembangunan PLTU Unit 1 dan 2 Jeranjang  (2x25 MW) progresnya sudan mencapai 70 % dan sedang proses COD 2012 dan 2013. ‘’Sedangkan pembangunan PLTU unit 3 Jeranjang  (1x25 MW), progres 91,55%,  dan COD 2012,’’ urainya.

Sementara itu, pembangunan PLTU Bonto-Bima dengan kapasitas daya 2x10 MW progresnya mencapai 42,53% dan proses COD tahun ini. Selanjutnya pembangunan PLTU Lombok 2x25 MW-Lombok Timur, sedang dalam proses pemilihan lokasi dan pembangunan PLTU Sumbawa Barat 2x7 MW serta pembangunan PLTU Sumbawa Besar 5 MW-Sumbawa, sedang proses pengadaan dan pembebasan lahan. Sedangkan pembangunan PLTP Sembalun-Lombok Timur 100 MW sedang dalam proses survei lanjutan oleh PLN serta Pembangunan PLTP Hu’u-Dompu 60 MW masih proses perizinan.

Khusus di sektor pariwisata terdapat peningkatan kunjungan wisatawan dari  725.338 menjadi 959.957 (14%) dengan kontribusi terhadap PDRB sekitar  20,54%. Di sektor pertanian terdapat peningkatan produksi padi sebanyak 18,7 persen menjadi 2,1 juta ton, produksi jagung  sebanyak 456.915 ton, produksi rumput laut sebanyak 457.914 ton, populasi sapi sebanyak 784.019 ekor dengan kontribusi pada PDRB 24,39%. “Sedangkan di dari sisi peningkatan konektivitas transportasi, NTB telah berhasil mengoperasikan BIL, kemantapan jalan nasional 85,57% dan provinsi 57%,’’ bebernya.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh daerah untuk mempercepat pencapaian itu antara lain, membentuk sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan pelayanan perizinan. Kemudian mensinergikan program unggulan daerah (VLS 2012, PIJAR, dan 100.000 Wira Usaha Baru dan 2.000 Koperasi Berkualitas) dalam implementasi MP3EI dan MP3KI dan bekerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta melalui Program Reforma Agraria untuk peningkatan produktivitas lahan.

Diakui Rosyadi, beberapa kendala yang dihadapi  pemda dalam pelaksanaan proram MP3EI, yaitu  belum semua stakeholders terkait memiliki pemahaman dan informasi yang setara terkait perkembangan MP3EI di NTB. Kemudian pengembangan Kawasan Mandalika Resort  masih terhambat karena proses penyusunan Amdal yang belum tuntas dan beberapa persoalan lainnya. Diharapkan kendala-kendala ini segera bisa diatasi, sehingga program MP3EI dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Diduga Terlibat Sindikat Imigran Gelap Oknum Perwira dan Enam Brigadir Masih Diinterogasi

BERCANDA :  Seorang aparat berpakaian preman, bercanda 
dengan tiga anak imigran asal Iran, di Hotel Wisata Ampenan.





Mataram, SUMBAWA POST -
Keterlibatan AKBP HT dalam kasus dugaan penyelundupan imigran gelap beberapa waktu lalu, hingga Senin (4/6) kemarin, masih terus didalami, dengan melibatkan Bid Propam Polda NTB. Selain HT, enam aparat berpangkat brigadir juga masih diiterogasi.

Pemeriksaan ini menyangkut pembuktian dugaan keterlibatan HT yang berusaha membantu penyelundupan puluhan imigran asal Timur menuju negara tujuan Australia. “Intinya keterlibatan HT masih indikasi. Tapi sampai sekarang masih proses pembuktian. Dia (HT, red) bersama enam brigadir, sampai saat ini masih menjalani interoigasi,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein di ruangannya, kemarin. Namun perwira dan enam anggota itu tidak ditahan, melainkan menjalani pemeriksaan maraton di Bid Propam.

Menurut Sukarman, barang bukti berupa uang ratusan juta dalam bentuk dolar dan rupiah itu, masih disinkronkan dengan dugaan untuk menyogok aparat agar imigran tersebut lolos ke Pulau Christmas Australia. “Kita tunggu saja apa hasil finalnya nanti,” sambungnya.

Terkait enam brigadir yang ikut diperiksa, karena saat penggerebekan dan tertangkap tangan bersama  HT, mereka sedan bertugas jaga. Ini masih didalami Propam Polda NTB terkait keterlibatan mereka dalam kasus yang sama.

Mengenai sanksi, Sukarman meyakinkan, tidak ada “rumus” pimpinan melindungi anggotanya yang bersalah. Bahkan hukuman yang diterima, menurutnya, akan lebih keras dari warga sipil yang melanggar hukum. “Karena aparat yang bersalah, setidaknya ada tiga proses yang harus dijalani, yaitu proses disiplin, kode etik dan proses perbuatan pidananya,” tegasnya.

“Yang jelas Kapolda sudah menegaskan dari awal, tidak akan melindungi jajarannya yang bersalah. Malah hukumannya lebih tegas,” tegasnya.

Dipihak lain, kasus yang menggemparkan jajaran Polda NTB ini memang tidak lepas dari upaya “penyuapan” dari para imigran. Seorang imigran yang bisa berbahasa Inggris, menuturkan, masing – masing diantara mereka menyerahkan uang 4 dolar Amerika sampai 5 dolar amerika. Uang itu kemudian dikumpulkan dari 20 imigran itu diserahkan kepada oknum aparat yang siap memberangkatkan mereka. “Tapi ia akhirnya ditangkap. Kami tidak jadi berangkat ke Australia,” kata imigran yang masih berusia 20 tahun yang enggan menyebut namanya itu. Dia sendiri menyaksikan proses penangkapan itu, Rabu petang lalu.

Sementara, gelombang imigran gelap seakan tak ada habisnya menjadikan NTB khususnya Lombok sebagai tempat transit. Baru saja memulangkan puluhan imigran asal Iran, kepolisian kembali mengamankan 20 orang dari negara yang sama, Sabtu (2/6) lalu di Lombok Timur.

Hingga Senin (4/6) kemarin para imigran yang hendak menyeberang ke negara ketiga Australia ini diamankan di Hotel Wisata Ampenan. Pantauan Suara NTB sekitar pukul 16.00 Wita, di hotel itu para imigran yang terdiri dari orang tua dan anak – anak itu sedang menikmati santap sore di restoran setempat. Sebagian diantara mereka mondar mandir di sekitar hotel. Mereka enggan diajak komunikasi. Bahkan saat diambil gambar, mereka menolak dan sedikit mengancam.

Disisi lai, sejumlah aparat dari Dit Polair melakukan penjagaan. Menurut Sukarman Husein, mereka diamankan saat berada di daratan, sekitar Pelabuhan Kayangan. Diperkirakan para imigran ini baru saja terdampar di pesisir setempat. “Setelah berkoordinasi dengan Polres Lotim, para imigran ini akhirnya kita bawa ke Mataram untuk diamankan sementara,” kata Sukarman. Belum ada proses lanjutan terhadap para pencari suaka ini, karena pihaknya akan berkoordinasi dengan International Organization of Migration (IOM). Dalam kasus pengamanan para imigran ini, pihaknya hanya mengamankan, karena untuk proses lanjutan ditangani IOM dan UNHCR serta kantor Imigrasi Mataram. Sebelumnya, dia juga mengakui telah menyerahkan puluhan imigran asal Iran kepada IOM, Senin pagi kemarin. 

Kadikes KLU Mangkir dari Panggilan Jaksa

Mataram, SUMBAWA POST -
Undangan penyidik Kejaksaan Negeri Mataram untuk diklarifikasi dalam kasus alat-alat kesehatan (Alkes)  2010, tak dipenuhi Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) KLU, Benny Nugroho. Ditunggu sejak pagi hingga sore, Benny tak hadir tanpa alasan yang jelas.

Tidak hanya Benny, staf Dikes KLU yang berperan  sebagai panitia pun ikut absen. “Sampai sore ini tidak ada satu pun pihak yang kita undang berkenan hadir,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Asep Saeful Bachri, SH, MH seizin Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH, Senin (4/6)  kemarin. Namun dia enggan menyebut siapa saja saksi tersebut. “Yang jelas, sampai sekarang saksi yang kita undang belum ada hadir,” sambungnya. Pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait ketidak hadiran saksi ini.

Sementara informasi dihimpun Suara NTB, mestinya Benny hadir pukul 09.00 Wita sesuai undangan Kejaksaan yang dikirim beberapa waktu lalu. Keterangannya sangat diperlukan untuk melengkapi dokumen, sebagai tambahan pengumpulan data dan keterangan proyek Akes senilai Rp 15 miliar yang sampai sekarang belum bisa digunakan.

Kendati belum hadir, Kejaksaan berencana melayangkan panggilan ulang pekan depan. Dengan harapan, panggilan kedua tersebut diindahkan Benny. ‘’Kami akan layangkan undangan untuk pemeriksaan kedua kalinya. Harinya belum ditentukan, kemungkinan beberapa hari kedepan,’’ pungkas Asep.

Sementara di bagian lain pantauan Suara NTB, Kepala Dinas Kesehatan KLU, Benny Nugroho, terlihat menghadiri acara pelantikan Forum Peningkatan  Konsumsi Ikan (Forikan) KLU di Gedung Seba Guna, Gondang, di Tanjung KLU. Ia terlihat duduk di kursi deretan terdepan bersama sejumlah pejabat eselon II lainnya.

Kasus Tandon Air Kejati NTB Bidik Calon Tersangka

Mataram, SUMBAWA POST - 
Penyelidikan kasus distribusi tandon air Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB yang diduga fiktif, mengerucut pada penetapan calon tersangka. Dalam kasus ini, dipastikan tersangkanya lebih dari satu orang.
  
“Kasus ini akan dinaikkan ke penyidikan. Sudah kami ekspose secara internal. Artinya sudah ada calon tersangkanya,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Sugiyanta, SH dalam keterangan persnya, Senin (4/6) kemarin. Soal siapa yang akan jadi tersangka dalam kasus ini, belum bisa disebutnya. “Yang jelas lebih dari satu orang. Kepastiannya siapa – siapa itu, nanti pada saat statusnya dik (penyidikan, red) akan kami sampaikan,” sambung Sugiyanta.

Dalam kasus ini, diperkirakannya kerugian negara mencapai Rp 630 juta, ditemukan dari proses pendistribusian tandon yang diduga fiktif. Karena tim penyidik dari Intelijen sudah turun lapangan dan melakukan pengecekan. “Ternyata di lapangan tidak ditemukan ada distribusi tandon air,” terangnya.

Modus kasus ini,  distribusi tandon ke salah satu kabupaten di NTB yang belum terbentuk BPBD, ditangani langsung BPBD NTB dengan menyewa 41 sopir truk. Namun bukannya job pendistribusian yang diterima mereka, melainkan hanya uang Rp 100.000 sebagai pengganti biaya fotokopi SIM dan STNK.

Nah, fotokopi itulah yang diduga dijadikan SPJ pencairan uang, sehingga disimpulkan penyidik Kejati NTB sebgai fiktif.    

Dalam ketentuan, distribusi tandon air selama 12 hari mulai tanggal 20 – 31 Desember 2011 senilai Rp 6 juta. Tahap kedua Rp 7 juta untuk distribusi 14 hari, mulai tanggal 6 – 19 Desember tahun yang sama. Sehingga total pencairan untuk per orang Rp 13 juta.  Tanda tangan para sopir diduga dipalsukan. 

Dalam kasus ini, sambung Sugiyanta, sudah 14 saksi diperiksa. ‘’Tapi jika ditotal, ada 24 saksi, baik yang dari internal dan eksternal,” sebutnya. Tidak menutup peluang, saksi akan bertambah jika kasus ini ditingkatkan ke penyidikan.

Pilgub NTB 2013 Lima Nama Figur Dimunculkan PPP

Mataram, SUMBAWA POST -
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur NTB 2013 mendatang sudah mulai dipersiapkan oleh sejumlah partai politik (parpol) di NTB.  Termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, telah mengantongi sedikitnya lima nama yang berasal dari aspirasi warga PPP. Namun keputusan politik parpol ini kemungkinan akan muncul setelah kegiatan Musyawarah Koordinasi Wilayah (Mukorwil) DPW PPP NTB yang akan digelar pada Juli mendatang.

Demikian diungkapkan oleh Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah kepada wartawan di Mataram, Senin (4/6). Wartiah mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat terkait dengan calon gubernur yang akan dipilih. Dan tidak ada satupun pengurus PPP yang masuk dalam usulan tersebut. Lima figur yang masuk ke kantong aspirasi PPP adalah DR. TGH. M. Zainul Majdi,  Brigjen Pol.Drs.Lalu Suprapta, Bupati KSB Dr.KH. Zulkilfi Muhadli, SH, MM,  Bupati Lobar DR. Zaini Aroni dan mantan Bupati Lotim Ali bin Dachlan.

Wartiah juga menyampaikan, pihaknya akan menggelar Mukorwil guna menindaklanjuti hasil Mukernas yang telah digelar oleh DPP PPP beberapa waktu lalu. Salah satu hal yang akan dibahas adalah kriteria cagub yang akan didukung PPP.  “Figur yang akan diusung oleh PPP adalah calon yang bermoral bagus, memiliki kredibilitas dan tingkat penerimaan publik yang tinggi,” terangnya.

 Meski telah menetapkan kriteria cagub, sejauh ini PPP belum melakukan survei internal untuk mengukur tingkat elektabilitas figur para calon. Namun pada dasarnya cagub dari parpol ini bisa berasal dari kader maupun non kader sesuai dengan realitas politik di dalam daerah. “Untuk menentukan calon gubernur dari PPP, pihak DPW hanya sebatas mengajukan pilihan, keputusan final ditentukan DPP,” tandasnya.