Flash

Jumat, 08 Juni 2012

Jika Terbukti AKBP HT Bisa Diseret ke Peradilan Umum




Mataram, SUMBAWA POST -
Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Arif Wachyunadi kembali mengeluarkan pernyataan terkait kasus melibatkan pejabat Dit Intelijen Polda NTB, AKBP HT.  Proses hukum atas HT masih terus berjalan. Jika terbukti, perwira tinggi ini bisa diseret ke peradilan umum.

Kasus dugaan trafficking terhadap imigran Irak yang melibatkan HT hingga kemarin diakui Kapolda masih terus berjalan. Jika terbukti maka akan dilanjutkan ke peradilan umum. “Jika dalam proses penyidikan dia (AKBP HT, red) terlibat, maka akan disidangkan ke peradilan umum,” kata Kapolda.
Alasannya, saat ini ditubuh Polri sudah dilakukan reformasi birokrasi. Jika sebelumnya jika ada aparat  yang terlibat tindak pidana terlibat, disidangkan dipengadilan internal. “Sekarang kasusnya bisa dibawa ke pengadilan umum,” terangnya.

Secara objektif disampaikannya, jika hasil akhir pemeriksaan tak menguatkan bukti keterlibatan HT dalam kasus trafficking, menurutnya, tidak ada alasan untuk dilanjutkan proses hukumnya. Namun ia meminta ini tidak dimaknai sebagai upaya pihaknya melindungi pelaku kejahatan dari proses hukum. “Kalau nanti dalam proses tidak cukup bukti, ya ini namanya proses. Bisa saja berhenti di jalan, jangan nanti berpikir macam – macam,” tegasnya.
 
Menegaskan pernyataan sebelumnya, tidak hanya HT yang sedang diproses di Bid Propam, namun juga enam bintara yang bertugas jaga di Hotel Wisata saat kejadian itu.
Proses ini akan tetap disampaikannya, karena pihaknya juga berkepentingan untuk transparansi. Karena tidak ada alasan pihaknya untuk menutupi kasus ini.
Bantah Terlibat Trafficking

Mencuatnya dugaan kasus trafficking yang melibatkan AKBP HT, pihak Polda NTB mengeluarkan klarifikasi. Polda NTB membantah terkait keterlibatan perwira menengah itu dalam kasus penjualan manusia, melainkan ia diperiksa dalam kasus  lolosnya imigran Irak dari Hotel Wisata ke Mataram Mall.
“Kami ingin meluruskan bahwa oknum (AKBP HT, red) tidak pernah ditangkap. Ia hanya diperiksa Bidang Propam NTB terkait dugaan lepasnya tiga imigran asal Irak di Mataram Mall,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein melalui press rilisnya.

Dibantah juga soal pemberitaan yang menyebut drama penangkapan melibatkan pejabat Polda NTB setingkat Direktur dipimpin Waka Polda NTB Kombes Pol Martono.  Menurutnya, Waka Polda tidak pernah memimpin penangkapan.

Dalam kronolologi penangkapan itu, juga diklarifikasi tidak benar ada barang bukti yang disebutkan berupa uang ratusan juta pecahan rupiah dan dolar yang dimasukan dalam tas plastik hitam. ‘’Ia tidak pernah ditangkap bersama barang bukti uang. HT Hanya diperiksa terkait lolosnya imigran ke Mataram Mall,’’ pungkas Sukarman.



‘’By-Pass’’ BIL Belum Kantongi Sertifikasi Kelayakan


Suasana Bandara Internasional Lombok (BIL)


Mataram, SUMBAWA POST  -
Hingga kini, by-pass Bandara Internasional Lombok (BIL) sepanjang 21 Km masih belum mengantongi sertifikasi kelayakan dari kementerian terkait. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan sarana prasarana pendukung seperti drainase dan sisi konstruksi jalan.

Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto ditemuai usai menghadiri rapat koordinasi pemanfaatan jalan, di kantor  Gubernur NTB, Jumat (8/6) siang kemarin. ‘’Memang dari semua bangunan termasuk by-pass BIL harus ada sertifikasi kelayakan. Secara fungsi sudah layak, namun secara adminstrasi belum sehingga perlu dilakukan upaya-upaya,’’ tandas Dwi.

Ia menjelaskan terkait dengan sertifikasi kelayak by-pass BIL, masih banyak kegiatan-kegiatan yang perlu disempurnakan. Seperti, pembenahan beberapa drainase di sepanjang by-pass BIL  dan pembenahan beberapa ruas jalan yang masih dianggap ada kekurangan-kekurangan dari sisi konstruksi.

Dwi menambahkan, secara fungsi by-pass BIL sudah layak tetapi yang memberikan sertifikasi kelayakan bahwa by-pass BIL sudah layak atau tidak adalah tim dari kementerian terkait. Dalam  pemberian sertifikasi kalayakan jalan khususnya  by-passBIL, terkait juga dengan kenyamanan, diperlukan waktu uji kelayakan paling tidak 2-3 tahun. ‘’Nantinya ada penilaian oleh tim kementerian terkait mengatakan kelayakan atas jalan tersebut. Saya kira nanti pada saatnya , pasca pelaksanaankan ada uji kelayakan paling tidak 2-3 tahun kemudian,’’ terangnya.

Sementara terkait dengan pemanfaatan jalan di NTB seperti pemberian izin pemasangan reklame dan sejenisnya oleh pemerintah kabupaten/kota di bagian-bagian jalan baik  jalan nasional (negara) maupun jalan provinsi di NTB banyak yang melanggar ketentuan. “Sesuai  UU 38/2004  tentang jalan dan PP 20 2010 tentang pemanfaatan jalan di NTB, semuanya memang melanggar,”ungkapnya.
Diakuinya, selama ini terjadi kelemahan berupa kurangnya koordinasi antara pemerintah 

kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Sehingga pemanfaatan bagian-bagian jalan terkesan tumpang tindih dalam pemberian perizinan. Untuk itu, katanya perlunya sosialisasi ke pemerintah kabupaten/kota baik secara tatap muka maupun dengan pemasangan papan-papan pengumuman.
Selain itu, upaya yang ditempuh adalah memperketat pemberian perizinan sejak awal. Mana yang  pemanfaatan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan mana yang menjadi 

Kewenangan pemerintah kabupaten / kota. Sehingga pemberian izin pemanfaatan jalan yang selama ini melanggar  ketentuan dapat dilakukan penertiban oleh dinas instansi terkait. ‘’Dari sudut perizinan yang harus diperketat dari awal dulu bagaimana yang benar, baru kita lakukan penertiban yang pemberian izin-izin yang salah-salah atau melanggar,’’ tandasnya.



Tas Berisi Perhiasan dan Uang Digondol Maling

Amlapura, SUMBAWA POST -

Nasib apes menimpa seorang pedagang Ni Nengah Herni (39). Saat membuka warung di depan rumahnya di Banjar Subagan, Sengkidu, Karangasem, Kamis (7/6) pagi kemarin, baru diketahui maling telah membobol warungnya.

Bromocorah menggasak tas korban berisi uang Rp 1 jut, dan sejumlah perhiasan emas, seperti sejumlah gelang, kalung dan anting-anting serta HP. Total kerugian mencapai Rp 15,2 juta, dan korban pun shock atas pencurian tersebut.

Herni kepada polisi di Mapolsektif Manggis menyampaikan, pagi kemarin sekitar pukul 05.00 dirinya membuka warung di tepi jalan Amlapura-Denpasar itu. Jarak warung dengan rumahnya sekitar 40 meter. Begitu pintu belakang warung dibuka, dia melihat kelebatan bayangan. Dia mengira bayangan itu hanya anjing yang lari. Saat diperhatikan, dia melihat orang bersembunyi jongkok di rerimbunan semak sekitar 8 meter utara warungnya. Namun saat didekati, pelaku lari.

Dia kian curiga, dan saat diperiksa ke dalam warungnya, ternyata tasnya telah lenyap. Tas biru itu disimpannya di laci rak dagangannya.

Diduga maling sudah mengintip korban lengah. Di mana, maling menyelinap masuk melalui pintu belakang yang sudah dibuka korban. Saat korban ke depan warung untuk membuka pintu depan warung, maling beraksi dan langsung menyambar dan melarikan tas milik korban.

Korban kepada polisi mengatakan, dia sempat berteriak maling. Namun karena pagi masih gelap dan kebanyakan warga masih tertidur pulas, teriakan itu tak berarti apa-apa.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Karangasem AKP Made Wartama seizing Kapolres membenarkan kasus itu. Guna mengungkap kasus tersebut, petugas Polsektif Manggis juga sudah memeriksa dua orang saksi yakni suami korban, I Nyoman Lodra (39), dan seorang tetangganya I Nyoman Subrata. Sayangnya polisi tak mendapatkan petunjuk berarti dari kedua saksi tersebut. Sementera korban juga mengaku tidak dapat mengenali orang yang sempat dilihat bersembunyi dekat warungnya itu. 

Asrama Haji Mendesak Dirampungkan




BANDARA Internasional Lombok (BIL) akhirnya resmi menjadi embarkasi haji tahun 1433 Hijriah atau 2012 Masehi. Penetapan BIL menjadi embarkasi dan debarkasi haji oleh Menteri Agama Suryadharma Ali merupakan kabar yang ditunggu-tunggu masyarakat NTB, khususnya umat Islam. Apalagi, penetapan BIL sebagai embarkasi haji ini merupakan harapan seluruh masyarakat di daerah ini.
Kini, pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) tidak perlu lagi lewat Bandara Juanda Surabaya, Jawa Timur. JCH tidak perlu lagi harus merogoh dana tambahan lagi untuk biaya penerbangan dari BIL menuju Juanda, seperti musim haji tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, JCH asal NTB tidak lagi menunggu lama saat pemberangkatan, baik di BIL atau Juanda sehingga membuat CJH lelah saat berada di tanah suci Makkah. Cukup berangkat dari Asrama Haji di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, JCH sudah langsung diterbangkan pesawat Garuda Indonesia menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi.

Ditetapkannya BIL sebagai embarkasi haji oleh Pemerintah Pusat memerlukan perjuangan panjang. Sejak zaman pemerintahan sebelumnya, Pemprov NTB berjuang agar NTB -- khususnya Bandara Selaparang waktu itu -- bisa menjadi embarkasi haji. Namun, karena masih terkendala infrastruktur di bandara, untuk sementara NTB ditetapkan sebagai embarkasi haji antara. Artinya, proses imigrasi dilakukan di Asrama Haji Mataram, namun harus lewat Bandara Juanda untuk naik pesawat yang akan menerbangkan CJH ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

Meski demikian, dalam mendukung penetapan BIL sebagai embarkasi haji, pemerintah daerah dan Kementerian Agama masih memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pemerintah harus segera menyelesaikan terminal haji di BIL dan menambah kapasitas asrama haji yang bisa menampung minimal 1.200 orang.

Jika ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan tidak akan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada CJH  yang akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Apalagi, dengan ditetapkannya BIL sebagai embarkasi haji, CJH Bali dan NTT direncanakan akan berangkat dari BIL, sehingga pelayanan maksimal harus diutamakan.

Janji Gubernur NTB menjadikan BIL sebagai embarkasi terbaik di Indonesia harus didukung seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai, pada penerbangan perdana pemberangkatan CJH ke Arab Saudi melalui embarkasi haji BIL meninggalkan kesan buruk. NTB memiliki pengalaman panjang dalam memberangkatkan CJH melalui embarkasi haji antara Mataram, sehingga apa yang diharapkan Gubernur dan jajaran pemerintah di daerah ini akan bisa terwujud. 



Ritual Adat ‘’Nyelama’’ di ‘’Lauq’’ Ungkapan Rasa Syukur Para Nelayan




Pantai Tanjung Luar Kamis (7/6) pagi kemarin terlihat sangat ramai. Di sepanjang bibir pantai yang tidak jauh dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim), terlihat kerumunan massa yang tumpah ruah merayakan kegembiraan. Sementara laut dipadati ratusan perahu yang saling kejar-kejaran. Semua saling siram, bahkan warga sengaja 

membawa sejumlah peralatan untuk saling membasahi.
DEMIKIAN rangkaian ritual ala masyarakat Tanjung Luar yang dinamai nyelama’ di lauq atau nyelamak palabuang. Memasuki kawasan ini, sudah wajib hukumnya terkena siraman air laut. Tidak boleh ada yang marah. Tidak boleh ada tidak suka. “Ini adalah hari bersenang-senang,” terang Kepala Desa Tanjung Luar. Fahruddin Ali yang terlihat sudah basah kuyup.

Kepada Sumbawa Post, Kades Tanjung Luar itu menerangkan ritual adat Nyelama di Lauq merupakan ritual adat yang digelar lima tahun sekali. Ritual itu sudah menjadi tradisi masyarakat Tanjung Luar. Asal muasal ritual tersebut kata Fahruddin Ali bentuk syukuran merayakan kemenangan perang melawan musuh. Karenanya, ketika ritual berlangsung tidak diperkenankan nelayan melaut menangkap ikan.

Rangkaian kegiatannya, sebelum puncak acara dengan aktivitas siram-siraman air laut itu dilakukan kegiatan pemotongan kerbau. Kepala kerbau kemudian dilarung ke laut. “Jadi ini murni kegiatan adat, bukan bida’ah yang bertentangan dengan agama. Ketentuan agama sendiri, adat sendiri,” tegasnya.
Ditambahkan, ritual adat yang dilangsungkan sebelum melarung kepala kerbau yang telah disembelih sebelumnya dilakukan kegiatan arak-arakan keliling kampung. Membawa kerbau yang telah dihias. Rangkaian kegiatannya hingga tiga hari. Malam dari kegiatan puncak acara itulah kemudian kerbau di sembelih. Keesokan harinya, dilanjutkan dengan kegiatan ritual melarung kepala kerbau ke laut yang dirangkai dengan sebuah atraksi adat. Sementara, daging kerbaunya dibagi-bagikan ke masyarakat miskin.
Dalam ritual adat tersebut dikeluarkan berbagai senjata berupa tombak, keris dan peralatan lainnya. Ada juga tokoh adat yang terlihat kedongkoang (kesurupan). Saat kedongkoang itulah semua bahasa bisa diketahui.

Menurut Kades Tanjung Luar, sebetulnya ketika dilaksanakan kegiatan Nyelama di Lauq itu sangat ramai. Se desa Tanjung Luar semua saling siram. Tidak saja di pantai, di sepanjang jalan menuju lokasi pun terlihat warga yang saling siram. Jika tidak ingin basah oleh air laut, maka jangan coba-coba masuk ke lokasi ritual syukuran adat itu. Karena secara tiba-tiba, air mengguyur.
Tidak terkecuali sejumlah awak media yang meliput kegiatan tersebut. Jika tidak diberitahukan sebelumnya oleh Kepala Desa agar wartawan yang membawa kamera jangan di siram, maka semua pasti kena siram air laut. Dimana, semua warga yang melihat orang yang belum basah langsung diburu.     

Minim Perhatian Pemerintah
Ramainya kegiatan ritual adat Nyelama di Lauq itu sangat disayangkan tidak di dukung oleh pemerintah. Dimana, terlihat tidak ada satupun pejabat pemerintah yang hadir menyaksikan ritual adat yang menjadi salah satu kekayaan budaya Lotim tersebut.

Kepala Disbudpar Lotim, Gufranudin dikonfirmasi membantah kalau pemerintah kurang perhatian. Katanya kegiatan tersebut terlambat diketahuinya. Masyarakat menggelar kegiatan tersebut melayangkan surat sehari sebelum digelar kegiatan tersebut.

Mengetahui ada ritual adat yang menambah khasanah budaya Lotim, ke depan dijanjikan Kadis Budpar Lotim akan dijadikan event pariwisata rutin. Tidak sekali dalam lima tahun, namun diharap bisa sekali dalam setahun. 

Disampaikan Gufranudin, kegiatan ritual adat Nyelama di lauq merupakan akulturasi budaya Sasak dengan budaya dari Makassar, Sulawesi. Disadari menjadi kekayaan,nyemala di lauq ini merupakan akulturasi budaya Sasak dengan suku Mandar dan suku lain di wilayah Sulawesi.


Rintis Madu Ber-SNI Rumah Madu Sumbawa Diresmikan



Sumbawa Besar, SUMBAWA POST -
Rumah madu Sumbawa diresmikan Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, Kamis (7/6) kemarin. Rumah madu tersebut sekaligus merupakan salah satu ikhtiar awal dari upaya yang dikembangkan Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) dalam merintis madu dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), selain tentunya sebagai outlet bagi anggota JMHS.  
 
Dalam sambutannya, bupati menilai keberadaan rumah madu tersebut cukup strategis, sebab terkait dengan ikon Sumbawa yakni madu Sumbawa. Selain upaya mendukung kelestarian hutan. “Kita banyak kedatangan tamu, jika madu yang kita berikan ternyata madu dengan kualitas kurang baik maka kita juga yang malu. Makanya saya mendukung upaya Rumah Madu Sumbawa yang digagas oleh JMHS ini,” terangnya yang juga akan memberikan bantuan Rp 25 juta bagi operasional JMHS agar bisa lebih besar.
 
Setelah peresmian, Bupati juga dengan fasih menjelaskan bagaimana itu panen madu yang lestari dan higienis. Bahwa panen madu tidak boleh diambil semuanya, kecuali mengambil yang mengandung madunya sebab akan dipanen beberapa kali.
 
Ketua JMHS, M. Rakib, dalam laporannya menyatakan, selama 5 tahun keberadaan JMHS nyaris berjalan sendiri untuk memperkuat nama besar madu Sumbawa. Hingga menembus pasar perusahaan multilevel marketing AW dengan jumlah pengiriman madu sebanyak 15 ton. Hal itu dapat dilakukan dengan mengubah pola panen petani madu sumbawa dari peras tangan pada sistem tiris, sehingga menghasilkan madu dengan kualitas baik.
 
Sekalipun demikian, seluruh produksi madu petani Sumbawa belumlah sesuai dengan SNI dengan kadar air minimal 20%. Melalui JMHS, mulai dirintis madu dengan standar SNI tersebut. Dalam hal ini, Rumah madu sumbawa bertujuan menjadi outlet bagi anggota JMHS. Membina para anggota untuk menghasilkan madu dengan kualitas terbaik. Disamping itu, JMHS mengembangkan sistem keanggotaan yang berusaha untuk menjaga keaslian madu Sumbawa. Sebab selama ini tidak ada suatu lembaga pun di Sumbawa yang berusaha membangun sistem yang mampu menjawab keragu-raguan konsumen akan keaslian madu Sumbawa. “Untuk itulah dengan segala sumberdaya yang dimiliki, niat akan memproduksi madu dengan SNI segera tercapai,” katanya.
 
Pada kesempatan tersebut, Rakib juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bank BNI yang mendukung pengembangan madu hutan Sumbawa dalam memperbaiki kualitas madu sumbawa sesuai SNI dengan bantuan senilai Rp 132 juta. Dilengkapi peralatan pasca panen madu, dengan mengadakan alat pengurang kadar air madu, pembelian alat ukur kadar air madu, perbaikan label, dan lain sebagainya. Keberadaan alat ini produksi madu anggota JMHS diharapkan sesuai SNI.
 
Akan tetapi alat tersebut belum dapat digunakan. Mengingat JMHS membutuhkan bangunan yang representatif di rumah madu ini. Untuk itu, pihaknya berharap Bupati dapat membantu dalam pengadaan bangunan pengurang kadar air madu yang sekaligus melengkapi sarana dan prasarana di rumah madu sumbawa ini. Rumah madu sumbawa ini dibangun di atas tanah milik dinas kehutanan dan biaya rehab bangunan atas bantuan dari Kementerian Kehutanan. 



NTB Siapkan Lahan Dermaga Penyeberangan Moyo-Tambora




Mataram, SUMBAWA POST -
Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa, menyiapkan lahan untuk pembangunan dermaga penyeberangan dari Ai Bari, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, ke kawasan Tambora, Kabupaten Dompu, yang akan didanai dari APBN.

"Diupayakan tahun ini pembebasan lahan dan desainnya rampung, karena itu tugas daerah. Sementara proyek fisiknya akan didanai dari APBN 2013," kata Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir, di Mataram, Kamis (7/6)

Pada Jumat (5/5), Badrul meninjau lokasi pembangunan dermaga penyeberangan Moyo-Tambora itu, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB Ir. Sugiyanto, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB Ir.wan Syah, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB Ir.msul Dilaga.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait itu turut serta dalam peninjauan lokasi itu, agar dapat mengetahui secara langsung rencana pembangunan dermaga penyeberangan itu.

Badrul mengatakan, pembangunan dermaga penyeberangan itu merupakan bagian dari upaya konektivitas ke daerah potensi pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan, sehubungan dengan implementasi program MP3EI.

Konektivitas dalam daerah NTB itu, juga merupakan bagian dari upaya pengembangan destinasi pariwisata potensial untuk dikunjungi wisatawan mancanegara, yang lebih dulu berwisata ke Pulau Bali. 

"Hasil survei menyatakan, wisatawan sudah mulai bosan ke Bali sehingga itu ruang untuk diajak ke destinasi pariwisata NTB. Misalnya, dari Bali ke Pulau Moyo, Satonda, Gili Trawangan dan objek wisata lainnya," ujarnya.

Menurut dia, upaya konektivitas dari wilayah Sumbawa ke Dompu melalui jalur laut itu juga dimaksudkan untuk memperpendek jarak tempuh wisatawan yang bepergian ke kawasan Tambora dan Pulau Moyo.

Dermaga penyeberangan yang akan dibangun itu menghubungkan wilayah Sumbawa di ujung timur yakni di Kecamatan Moyo Utara, dengan kawasan Tambora yang berada di wilayah Kabupaten Dompu. 

Selain pembangunan dermaga penyeberangan, pemerintah juga akan membangun jalan khusus (by pass) dari Sumbawa Besar ke Ai Beri, Kecamatan Moyo Utara, yang menjadi lokasi pembangunan dermaga penyeberangan itu.

"Kalau pembangunan jalan 'by pass' direalisasikan tahun ini, dan sudah mulai dikerjakan. Jalan 'by pass' itu, sekaligus membuka akses wisata untuk kawasan Tanjung Menangis, Pulau Moyo, Tambora dan Pulau Satonda," ujarnya.

Proyek jalan itu merupakan bagian dari peningkatan infrastruktur menuju kawasan strategis Teluk Saleh–Pulau Moyo-Gunung Tambora.

Jalur tersebut  menyusuri Limung, Ai Bari, Tanjung Menangis, sepanjang 24 kilometer dengan lebar 30 meter.

Jalan by pass Sumbawa Besar – Ai Bari yang akan dibangun itu merupakan jalan "outlet" kawasan Teluk Saleh–Pulau Moyo dan Tambora sebagai pendukung pengembangan kawasan ekonomi maritim dan pariwisata nasional.

Dampak langsung peningkatan konektivitas di kawasan tersebut, yakni akan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat Tana Samawa.

"Dari hasil perhitungan dengan Tim Ahli Pemprov NTB yakni Prof DR Rokhmin Dahuri, diketahui nilai ekonomis produksi perikanan Teluk Saleh mencapai Rp.11,6 triliun pertahun, yang dihasilkan dari budidaya udang, kerapu dan rumput laut. Makanya disikapi secara baik," ujarnya. 

Pedagang Keluhkan Retribusi Pasar Taliwang




Taliwang, SUMBAWA POST -
Para pedagang di Pasar Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengeluhkan tingginya tarif retribusi yang akan diterapkan pemerintah melalui Peraturan Daerah (Perda) baru saat ini. Bagi para pedagang, besaran retribusi yang nilainya naik hampir sekitar 100 persen dari aturan sebelumnya dianggap tidak relevan. Meski saat ini mereka telah menempati bangunan pasar baru di wilayah Lang Sesat kelurahan Sampir Taliwang.

“Kami memang senang dipindahkan ke pasar yang baru. Tapi kalau retribusinya tinggi, mana kami mampu membayar,” cetus Ghalib salah seorang pedagang kepada media ini, Kamis (7/6) kemarin
Selain tinggi, retribusi yang akan diterapkan Pemda KSB dipandang tidak sesuai dengan fasilitas yang didapatkan pedagang di pasar baru Taliwang. Ghalib mengungkapkan, sejumlah fasilitas yang disediakan di bangunan pasar tidak sepenuhnya dapat digunakan dengan baik dan lancar. Tak hanya itu pembagian los (lapak) pedagang yang tidak merata menjadi keluhan lain para pedagang.

“Saya contohkan saja fasilitas air bersih. Masa baru dua bulan sudah tidak berfungsi. Dan ini hanya sebagian kecil dari minimnya fasilitas yang kita terima di pasar itu,” tandasnya. Ahmad, pedagang lainnya turut menambahkan, keluhan lain yang dirasakan para pedagang adalah kehadiran para pedagang dari luar daerah dengan menggunakan mobil (Ngampas). Ia meminta, agar pemerintah menertibkan para pedagang pendatang tersebut agar tidak berjualan langsung ke pemukiman warga (masuk kota). “Bukannya kita melarang, tapi kita minta agar pedagang Ngampas yang umumnya datang dari luar daerah (Sumbawa dan Lombok) agar ditahan di pasar untuk berjualan. Karena kalau tidak kami yang rugi, sebab kehilangan pembeli,” timpalnya.

Tak hanya keluhan pedagang, warga yang menjadi konsumen pun nampaknya punya keluhan tersendiri dari kehadiran pasar baru Taliwang. Warga konsumen mengeluhkan tingginya ongkos transportasi yang harus dikeluarkan untuk sampai ke pasar. “Di sini kami minta juga agar kepentingan konsumen diperhatikan,” ujar para pedagang.

Dikonfirmasi terpisah, kepala Pasar Taliwang Zainul Amri tidak membantah terkait tingginya biaya retribusi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2011 tentang retribusi pasar. “Kalau dibanding dengan Perda retribusi tahun 2005 memang kenaikannya signifikan,” terangnya.

Ia mencontohkan, pada aturan lama biaya sewa untuk los permanen seukuran 2 x 3 sebesar hanya Rp 25 ribu per bulan. Sementara di Perda baru dengan ukuran yang sama pedagang dikenai biaya retribusi sebesar Rp 300 ribu per bulan.  Namun demikian, kata Amri harga yang ditetapkan pemerintah itu termasuk biaya perawatan fasilitas pasar lainnya yang sebelumnya tidak ditemui pedagang di pasar lama. “Biaya Rp 300 ribu itu termasuk biaya listrik, air bersih dan biaya keamanan. yang sebelumnya di pasar lama dan Perda 2005 tidak masuk dalam item retribusi,” timpalnya.

Selanjutnya Amri mengungkapan, pada dasarnya untuk penerapan tarif retribusi baru tersebut pihaknya belum sepenuhnya memberlakukan. Ini dilakukan karena selama proses perpindahan ke pasar baru hingga beberapa bulan ke depan diprediksi pendapatan pedagang akan mengalami penurunan. “Mereka pindah tentu pakai biaya. Dan di pasar baru mereka tentu harus mencari pelanggan baru dan ini otomatis menurunkan omset pedagang. Makanya kita ringankan beban pedagang dengan sementara ini menggunakan retribusi lama,” paparnya sembari menambahkan, jika pihaknya tidak keberatan akan adanya penolakan dari pedagang itu.

“Kami hanya pelaksana di lapangan. Tentu yang dipersoalkan pedagang menyangkut kebijakan pemerintah. Makanya saya berharap ada solusi secepatnya dari para pemangku kebijakan agar semua pihak tidak ada yang dirugikan,” harap Amri.


Tabrak Pengendara Sepeda Motor Hingga Tewas, Dump Truk Dibakar Warga




Giri Menang, SUMBAWA POST -
Karena menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas, sebuah dump truk DR 8680 SZ warna merah dibakar warga. Insiden naas tersebut terjadi di Jalan Pohdodol, Desa Bajur, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat (Lobar), Kamis (7/6) kemarin.

Kronologi kejadiannya, ketika sepeda motor Vario DR 5705 AS melaju dari arah selatan, tabrakan dengan dump truk yang melaju dari aah utara di jalan raya Dudun Pohdodol. Saat berpapasan, tabrakan tak bisa dihindarkan karena kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor tewas dan sepeda motornya tersangkut truk hingga 10 meter.
Sinarmin (22) warga Dusun Peseng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lobar  yang mengendarai sepeda motor tewas di tempat akibat tergilas truk. Sementara Yuliana (19) siswa kelas II SMK Kelistrikan Kebun Ayu yang digonceng korban selamat dari maut.

Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Nyawa Sinarmin sudah tidak bisa diselamatkan lagi, sementara Yuliana yang mengalami patah tangan kanan menjalanai perawatan intensif di RSUD Kota Mataram.

Sinarmin, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali. Ia baru pulang dari Bali dua hari yang lalu. Pagi itu ia hendak pergi ke Mataram Mall untuk membelikan adik misannya baju pengantin, karena hari Rabu mendatang adiknya akan menggelar resepsi pernikahan. Namun sayang sebelum membelikan adiknya baju pengantin ia meninggal dalam kecelakaan maut itu.
“Dia buru-buru mau ke mal, mau belikan baju untuk adik misannya yang akan nikah,”tutur Papuq Pajriah, tetangga korban.

Mengetahui korban tewas, warga sekitar lokasi kejadian secara spontan marah dan membakar dump truk yang menabrak pengendara sepeda motor. Beruntung sopir dump truk, Saeful berhasil diamankan dari amukan warga.

Sebelum dibawa ke markas Polres Lobar, sang sopir sempat diamankan ke pos polisi di Pagutan, Mataram. Sementara di lokasi kecelakaan, dump truknya tidak bisa diselamatkan. Warga melampiaskan kemarahannya dengan membakar truk. Sementara tiga unit mobil Pemadam Kebakaran Lobar yang dikerahkan untuk memadamkan api diusir warga menggunakan batu dan kayu. Sempat terjadi ketegangan saat pengusiran dump truk, namun akhirnya mobil pemadam kebakaran terpaksa berbelok arah.

Nurdin, salah seorang saksi mata dalam kecelakaan tersebut mengatakan, kecelakaan terjadi karena dua kendaraan tersebut melaju dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi. Terutama dump truk yang melaju dari arah utara. Pembakaran truk dipicu kemarahan warga pada sopir  menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas.

Berdasarkan keterangan medis pihak RSUD Kota Mataram, kedua korban saat dibawa ke rumah sakit dalam kondisi parah. Sinarmin diduga meninggal karena tulang lehernya patah, terdapat luka sobek di bagian kepala sepanjang 15 cm, kedua tulang lengan kanan dan kirinya remuk.
‘’Saat dibawa ke sini (RSUD), dia meninggal. Terdapat luka parah di sekujur tubuhnya, tulang lehernya patah, tulang  lengannya hancur, dan bagian pundak sobek hingga ke bawah sehingga tulang iganya kelihatan,”terang dr.Kena Wulung, A.I.P yang menangani korban.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu Endang K, kepada wartawan mengatakan, masalah tersebut akan ditangani secara proporsional dan prosedural. Sopir truk sudah diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ketare-Kawo Bergolak Lagi Belasan Warga Terluka





Praya, SUMBAWA POST -
Dua warga desa bertetangga Desa Kawo dan Ketare Pujut Lombok Tengah (Loteng) kembali bergolak. Kamis (7/6) siang kemarin, kedua warga terlibat bentrok. Beruntung bentrokan tidak sampai memakan korban jiwa. Kendati demikian belasan warga dari kedua belah pihak mengalami luka-luka.
Aksi bentrok tersebut merupakan lanjutan dari kejadian serupa yang melibatakan kedua belah pihak pada pertengahan Mei lalu. Informasi yang diperoleh, Sumbawa Post, menyebutkan, sebelumnya tanda-tanda bakal terjadinya bentrok sudah teredus beberapa hari sebelumnya. Namun bentrokan baru benar-benar pecah pada kamis siang.

Diawali dengan pergerakan warga Desa Ketare sekitra pukul 10.00 wita. Sementara warga Desa Kawo belum banyak yang tahu kalau warga Ketare sudah bergerak. Meski sudah bersiaga sejak pagi. Sekitar pukul 12.30 wita, rombongan warga Ketare akhir sampai di perbatasan Desa Kawo yang langsung melakukan penyerangan.

Akibat serangan yang tiba-tiba itu, warga Kawo dibuat kalang kabut. Dengan kekuatan seadanya warga Kawo berusaha memberikan perlawanan. Tapi sayang, perlawanan warga Desa Kawo tidak mampu memukul mundur Warga Desa Ketare. Hingga membuat warga Desa Ketare berhasil masuk perkampungan di sekitar perbatasan desa.

Warga Desa Ketare yang berhasil masuk kemudian merusak dan membakar beberapa rumah semi permanen milik warga Desa Kawo. Mengetahui warga Katare sudah masuk perkampungan, warga Kawo yang sebelumnya masih berada di rumah, kemudian keluar rumah untuk membantu warga lainnya. Sementara ibu-ibu, serta anak-anak diamankan di tempat yang lebih aman.

Perlahanan, kekuatan warga Desa Kawo pun semakin kuat. Sehingga warga Desa Kawo pelahan tapi pasti, berhasil memukul mundur warga Desa Ketare. Meski muncur, warga Desa Ketare tetap memberikan perlawanan. Dengan bermodalkan, batu, senapan angin, tombak, parang serta panah.
Begitu pula dengan warga Desa Kawo, terus melawan. Juga dengan persenjataan yang hampir sama. Bersamaan dengan itu, satu demi satu korban luka-luka pun berjatuh. Baik yang terkena lemparan baru, panah maupun senapan angin. Para korban pun khususnya dari warga Desa Kawo langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Beberapa di antaranya juga akan yang dirujuk ke RSUD Praya.
“Korban luka paling banyak terkena senapan angin,” aku Camat Pujut, L. Mujiharta. Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah korban luka yang jatuh. Diakuinya, pihaknya sudah berusaha mencegah terjadinya bentrokan. Tapi gagal, lantaran warga sudah tidak bisa lagi dicegah. Apalagi, kedua belah pihak sudah saling berhadap-hadapan. “Untungnya memang tidak  sampai ada korban jiwa,” ujarnya.

Sekitar pukul 15.00 wita, bentrokan antara kedua belah pihak, reda. Baik warga Desa Ketare maupun warga Desa Kawo sama-sama menarik diri ke lokasinya masing-masing. Sembari mengisi tenaga. Usai sholat ashar, kedua belah pihak kembali bergerak. Sementara itu, aparat kepolisian dibantu dari TNI dipimpin Kapolres Loteng, AKBP Budi Karyono dan Dandim 1620 WB Loteng, Letkoi. Inf. Sunarto, berusaha melerai warga. Sehingga bentrokan yang kedua kalinya akhir berhasil dicegah.

Hingga berita ini ditulis, warga Desa Ketare sudah kembali menarik diri ke desanya. Begitu juga dengan warga Desa Kawo, juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kendati demikian, warga Desa Kawo masih tetap bersiaga di rumahnya masing-masing. Aparat keamanan juga tetap bersiaga. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi.

Pantauan di Desa Kawo, selama bentrokan berlangsung aktifitas ekonomi warga Desa Kawo lumpuh total. Sejumlah kios dan toko yang tadinya buka, siang itu juga langsung tutup. Puluhan warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi bentrok, terpaksa diungsikan sementara waktu di masjid setempat. Sembari menunggu situasi kembali terkendali. 

“Kejadian ini sangat kami sayangkan. Padahal kedua belah pihak sebelumnya sudah sepakat untuk menahan diri,” keluh Wakil Bupati Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana. Untuk itu, pemerintah daerah berharap kedua belah pihak agar bisa saling menahan diri.


Wakil Gubernur NTB, Ingatkan Inspektorat


H.Badrul Munir (Sumbawa Post /dok)





WAKIL Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM mengingatkan Inspektorat NTB agar melakukan pengawalan terhadap proses eksekusi anggaran dari awal hingga eksekusi anggaran tersebut sedang berjalan. Bukan hanya melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan setelah tahun anggaran berakhir.


‘’Saya minta pada Inspektorat untuk mulai melakukan pengawalan pada saat proses eksekusi anggaran tahun anggaran yang sedang berjalan, bukan setelah berakhirnya tahun anggaran,’’ ungkap Badrul Munir ketika memberikan pangantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011, pada sidang paripurna DPRD NTB, Kamis (7/6) kemarin.


Badrul Munir menjelaskan ukuran kerja Inspektorat bukan hanya pada banyaknya temuan. Tetapi terletak pada baiknya mutu laporan keuangan yaitu tidak lagi mendapat opini disclimer tetapi menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baik pada tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).


Wagub menegaskan tugas pengawas internal khususnya Inspektorat adalah untuk mengawasi mutu laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh SKPD selaku pengguna anggaran/barang. Karena itu, lanjutnya  fungsi Inspektorat adalah melakukan  pengawasan dan pembinaan melalui kegiatan pengawalan. ‘’Bukan pemeriksa karena setelah lahirnya UU No. 15 tahun 2004, satu-satunya institusi pemeriksa adalah BPK RI,”jelasnya.


Badrul Munir menyebutkan ada enam langkah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan UU keuangan negara tahun 2003/2004. Beberapa hal yang dilakukan antara lain membenahi sistem pembukuan yaitu penyusunan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). Hal tersebut sesuai dengan  PP No 24 tahun 2005 serta penggunaan sistem perbendaharaan tunggal.


Kemudian menggunakan sistem aplikasi teknologi komputer yang terintegrasi. Pemerintah pusat  dalam hal ini Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri sudah merintis sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Akan tetapi karena SIKD belum dapat berjalan maksimal, maka mulai tahun 2007 bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Bali telah dibangun sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA).


Selanjutnya inventarisasi aset dan utang perlu dilakukan karena andil yang paling dominan menyebabkan NTB mendapat  opini disclimer berasal dari lemahnya pengelolaan aset. ‘’Telah diambil langkah-langkah strategis dan terpadu dan salah satunya akan membangun SIMDA aset bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Bali. Namun sebelumnya didahului dengan kegiatan inventarisasi dan pengadministrasian aset secara manual,’’ terang Badrul Munir.


Selain itu, menyusun jadwal waktu penyusunan laporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaraan. Laporan keuangan paling lambat, katanya harus sudah disampaikan ke BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Serta meningkatkan SDM yang khusus menangani pembukuan dan pengawasan merekrut tenaga akuntansi pada setiap pengangkatan pegawai baru dan melaksanakan diklat teknis akuntansi bekerjasama dengan BPKP.