Mataram, SUMBAWA POST -
Tak kunjung mulai membangun kawasan Mandalika Resort oleh Bali Tourism Development Corporation (BTDC), anggota Komis II DPRD NTB M. Hadi Sulthon, S.Sos mengatakan seharusnya BTDC malu. “BTDC seharusnya malu sampai hari ini belum lakukan apa-apa. Sudah hampir setahun dari sejak ground breaking oleh Presiden SBY mereka belum bisa lakukan apa-apa. Kalau hanya seperti ini, hanya sekadar janji-janji, kita juga bisa,” tegasnya kepada Suara NTB, Rabu (6/6).

Hadi juga menegaskan, masalah Amdal yang dikemukakan BTDC sebagai alasan belum bisa memulai pembangunan kawasan dengan luas sekitar 1.200 hektaer (ha) tersebut seharusnya telah selesai sejak lama. Ia menuding masalah itu hanya sebagai alasan BTDC saja. “Kalau mereka memang sunggugh-sungguh ingin membangun kawasan tersebut, tentu tidak akan seperti ini,” lanjutnya.

Ia pun mengatakan jika memang pihak BTDC tidak mampu membangun kawasan dengan 

pemandangan eksotis tersebut, sebaiknya BTDC mengakui dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah (pemda). “Kalau mereka tidak mampu, jujur saja katakan tidak mampu. Atau kalau mereka tidak mau, ya bilang saja. Akhirnya pertanyaannya  tidak mampu atau tidak mau?,” tegasnya.

Terkait mengenai usulan audit BTDC yang dikemukakan Ketua Badan Kehormatan Rakyat (BKR) NTB, H. Mesir Suryadi, SH, menurutnya penting juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peruntukan penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp 200 miliar lebih yang diberikan pemerintah pusat melalui persetujuan DPR RI pada tahun 2008. Dimana sampai hari ini belum ada hasil realisasi kerja dari BTDC dalam membangun kawasan Mandalika Resort.

Namun yang paling penting dan utama lanjutnya adalah realisasi dari komitmen BTDC. Ia kembali menegaskan kalau memang BTDC tidak mampu membangun kawasan tersebut sebaiknya BTDC mundur dan pemda yang mengambil alih hak pengelolaan kawasan tersebut.

Semua pihak harus terus mendorong BTDC untuk segera merealisasikan komitmennya baik pemerintah pusat, pemda, DPRD NTB maupun DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Komitmen atau janji tersebut tidak hanya ditunggu oleh segenap masyarakat NTB, tetapi juga komitmen yang harus ditepati kepada presiden RI.