Flash

Rabu, 06 Juni 2012

Harus Ada Terobosan





JUMLAH rumah tak layak huni di NTB cukup tinggi, mencapai sekitar 273 ribu unit rumah. Penanganan rumah tidak layak huni ini terbilang lamban karena target pertahun tidak bisa dicapai. Dari target 5.000 sampai 6.000 unit rumah yang ditangani pertahun, hanya dapat ditangani sekitar 4. 000 unit saja.
“Kalau berbicara permukiman di NTB, hampir 28 persen atau setara dengan 273 ribu unit rumah tidak layak huni. Sementara yang kita mampu tangani dari APBD tidak mencapai target (kuota) 5.000 unit per tahun,”ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM, di Mataram
Mencermati fakta ini, pemerintah harus segera menyikapi persoalan serius ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dengan kondisi masyarakatnya, termasuk menyangkut masalah perumahan.
Memang, kalau dilihat masalah perumahan, sebagian besar masyarakat kita mampu membangun. Namun, kemampuan masyarakat dalam membangun rumah layak huni memang belum sesuai dengan harapan.

Sebagai contoh, di beberapa lokasi di Kota Mataram, banyak masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Banyak di antara mereka tinggal di sempadan sungai, pinggir pantai. Bambu dan seng bekas adalah alternatif utama bagi mereka untuk membangun. Untuk membeli kayu, seng baru, batu, bata, apalagi semen, masih jauh dari daya beli mereka. Kalau pun bisa, mereka harus menggumpulkan dana dalam jangka waktu cukup lama dan mengurangi alokasi untuk makan sehari-hari.

Namun kini, tingginya harga bahan bangunan membuat masyarakat miskin atau berpenghasilan menengah ke bawah harus berpikir panjang untuk mendapatkannya. Belum lagi tingginya harga sembako dan pendapatan yang tidak menentu membuat mereka tidak lagi memikirkan bagaimana membangun rumah layak ini. Yang lebih penting bagi mmereka adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan perut.

Melihat realita yang terjadi di masyarakat menjadi tugas pemerintah untuk lebih serius melaksanakan program yang direncanakan sebelumnya. Angka rumah tak layak huni di daerah ini masih tinggi. Setahun target yang harus dicapai adalah 5.000 hingga 6.000 unit rumah. Namun, target yang dicapai masih belum sepenuhnya.

Tidak tercapaiya target, harus dievaluasi. Apakah persoalan hanya terletak pada persoalan anggaran yang tidak memadai. Atau mungkin ada persoalan lain? Jika permasalahannya terletak pada keterbatasan anggaran, Pemda mestinya membuat terobosan yang bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan masih banyaknya jumlah rumah tak layak huni di daerah ini. Karena jika terobosan tidak dilakukan segera, maka jumlah rumah tidak layak huni akan terus bertambah, seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk NTB.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar